Realisasi APBD 2021 Naik, Kemendagri Beberkan Strategi Pertahankan Tren Tersebut

Pemaparan Kemendagri atas capaian realisasi APBD 2021 (Dok. Kemendagri)

KOMPAS.com – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, mengalami kenaikan pada 2021 ketimbang tahun sebelumnya.

Dari segi pendapatan, daerah mampu merealisasikan hingga Rp 1.115,10 triliun atau 95,59 persen. Sementara, pada 2020, realisasi pendapatan hanya mencapai Rp 1.050,93 triliun atau 92,48 persen.

Kemudian, untuk belanja, dana yang berhasil diserap naik dari Rp 1.021,26 triliun atau 82,69 persen pada 2020 menjadi Rp 1.092,13 triliun atau 85,69 persen pada 2021.

Merujuk kondisi itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni berharap, tren kenaikan realisasi APBD bisa terus berlanjut.

Lebih lanjut, ia membeberkan strategi yang bisa diambil pemerintah daerah (pemda) untuk mewujudkan hal tersebut.

Pertama, kata Fatoni, pemda harus segera menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban dari setiap kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Kedua, pemda juga harus merealisasikan anggaran secara terencana, konsisten, dan terukur.

Kedua strategi tersebut bisa dilakukan dengan menetapkan target per triwulan guna menghitung capaian penyerapan anggaran.

“Di samping itu, setiap perangkat daerah perlu mengambil langkah kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran. Namun, hal tersebut harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” kata Fatoni dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Ia juga mengimbau kepala daerah agar segera menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah tanpa mempertimbangkan tahun anggaran. Dengan begitu, tidak terjadi perubahan pejabat setiap tahun.

Selain itu, realisasi pos anggaran kesehatan, termasuk pembiayaan program pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19, juga mesti dipercepat.

“Langkah percepatan lainnya adalah dengan melakukan lelang dini atas pengadaan barang dan jasa pada Juli hingga Agustus di tahun sebelumnya, atau sejak Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan,” imbuh Fatoni.

Agar upaya percepatan semakin optimal, Fatoni menambahkan bahwa asistensi, pemantauan, dan evaluasi secara periodik dibutuhkan. Seluruh langkah ini bisa dilakukan oleh sekretaris daerah (sekda) dengan membentuk tim kerja sekaligus memberikan teguran atau sanksi bagi perangkat daerah yang capaian realisasi anggarannya rendah.

Untuk mendorong percepatan realisasi anggaran daerah, pemerintah pusat akan membentuk tim beranggotakan Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), serta kementerian atau lembaga terkait.

Tim tersebut berfungsi untuk mempersiapkan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan mencarikan solusi terhadap permasalahan di daerah.

“Diharapkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama di kabupaten atau kota di wilayahnya,” ujar Fatoni.

Sebagai informasi, berikut peringkat daerah dengan persentase realisasi pendapatan tertinggi pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Provinsi