Demi Kelancaran Birokrasi, Mendagri Dorong Kehadiran Mal Pelayanan Publik di Setiap Daerah

KOMPAS.com – Usai mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, (27/1/2022), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong keberadaan fasilitas tersebut di setiap daerah di Indonesia.

“Keberadaan MPP yang memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai administrasi menjadi bukti negara hadir dalam memberikan pelayanan yang mudah dan transparan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis.

Meski begitu, Tito menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki MPP. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pembangunan MPP.

Melalui MPP dengan sistem satu atap atau one roof system, diharapkan seluruh pelayanan publik dapat diakses masyarakat dalam satu tempat.

“Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menginginkan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah,” kata Tito.

Kehadiran MPP juga menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan yang simpel dan tidak berbelit-belit. Pasalnya, pelayanan di MPP mengedepankan prinsip keterpaduan, berdaya guna, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.

Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam mengakses layanan publik.

"Nilai pentingnya adalah mempermudah masyarakat. (Dengan MPP), negara itu hadir, pelayanan dimudahkan dan clear. Kemudian, (pelayanan publik mengedepankan prinsip) transparan dan keterbukaan," tutur Tito.