Tingkatkan Kualitas Belanja APBD, Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Pengelolaan DBH-DR
KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR). Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi belanja daerah yang dilakukan Kemendagri, masih terdapat beberapa permasalahan DBH-DR yang berdampak pada kualitas belanja APBD. Salah satunya, keterbatasan kewenangan pengelolaan DBH-DR, terutama pada kabupaten atau kota.
Selain itu, ada pula perbedaan antara nomenklatur program serta kegiatan yang dapat didanai dengan DBH-DR sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan APBD yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menuturkan, pemerintah telah mengambil langkah guna mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya, mengatur belanja daerah dengan mengikuti Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
Tak hanya itu, terkait penggunaan DBH-DR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menerbitkan PMK Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
“Meski begitu, PMK tersebut perlu diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” tambah Fatoni dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/2/2022).
Ia melanjutkan, sebagai wujud komitmen mendukung pengelolaan DBH-DR, Kemendagri telah melakukan berbagai ikhtiar.
Upaya tersebut tertuang dalam Surat Dirjen Bina Keuda Nomor 906/2525/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (mapping) Klasifikasi, Kodefikasi serta Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada 7 April 2021.
Adapun penerbitan surat itu berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
Ikhtiar serupa pun berlanjut hingga 2022. Bersama Kemenkeu dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kemendagri merampungkan pemetaan inventarisasi dan klasifikasi, serta kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan DBH-DR.
Selanjutnya, hasil pemetaan akan ditetapkan melalui surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri.
“Perlu kami informasikan bahwa dalam waktu dekat, Kemendagri akan menerbitkan surat edaran kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota tentang hasil pemetaan tentang DBH-DR sebagai pedoman bagi pemda untuk merencanakan dan menganggarkan DBH-DR pada APBD Tahun Anggaran 2022,” ujar Fatoni.
Ia berharap, berbagai upaya tersebut dapat mengubah perilaku belanja dan mendukung kualitas belanja APBD. Dengan demikian, manfaat DBH-DR dapat dirasakan oleh pemda.
