KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius dalam membangun desa.
Pada acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa yang diadakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022), Mendagri
menuturkan, Presiden telah melakukan sejumlah langkah nyata untuk mewujudkan pemerataan dan penguatan pembangunan desa.
Pertama, kata Tito, pemerintah telah menyusun strategi implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT).
“Keberadaan kementerian tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi serius membangun desa,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Ketiga, lanjut Mendagri, Presiden juga telah mendorong pengalokasian dana desa untuk mendukung percepatan pembangunan di desa.
Berdasarkan data pemerintah, sejak 2015 hingga 2021, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 400,65 triliun.
“Dana ini hampir mendekati total dana transfer pusat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia yang sebesar Rp 700 triliun,” imbuhnya di hadapan Presiden Jokowi, para menteri, dan jajaran pengurus Apdesi.
Bentuk keseriusan Presiden Jokowi juga terlihat dari jumlah alokasi anggaran yang diberikan kepada desa, yakni sebesar Rp 68 triliun pada 2022. Dana sebesar itu disalurkan ke 74.961 desa di seluruh Indonesia.
Mendagri berharap, upaya pemerintah tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa serta mengurangi ketimpangan antara desa dan kota melalui penciptaan sentra-sentra ekonomi baru di desa.
Adapun hasil pemanfaatan dana desa sejak 2015 hingga 2022 telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Berkat alokasi anggaran tersebut, jalan desa sepanjang 308.490 kilometer (km) telah terbangun.
Dana desa juga membiayai pembangunan jembatan sepanjang 1.583.215 meter, pasar desa sebanyak 12.244 unit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 42.317 unit, serta tambatan perahu sebanyak 7.384 unit.
“Di samping itu, dana desa juga telah dimanfaatkan untuk membangun 5.371 unit embung, irigasi 80.120 unit, serta penahan tanah sebesar 247.686 unit,” tutur Mendagri.
Pada aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, dana desa juga telah digunakan untuk membangun sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, fasilitas air bersih sebanyak 1.307.423 unit, dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) sebanyak 443.884 unit.
Selain itu, pemanfaatan dana desa juga telah digunakan untuk membangun pondok bersalin desa (polindes) sebanyak 14.401 unit, drainase sepanjang 45.517.578 meter, pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 66.430 kegiatan, pos pelayanan terpadu (posyandu) sebanyak 42.007 unit, dan sumur sebanyak 74.289 unit.
“Sejak 2014 hingga sekarang, tingkat kemiskinan di desa mengalami penurunan sebesar 1,23 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, tingkat kemiskinan di desa sebanyak 17,37 juta orang (13,76 persen) pada 2014, sedangkan pada akhir 2021, tercatat sebanyak 14,64 juta orang (12,53 persen),” tutur Mendagri.