Advertorial

Wali Kota Jayapura Dukung Pemekaran Papua untuk Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan

Kompas.com - 30/04/2022, 13:51 WIB

KOMPAS.com – Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano mendukung adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah Provinsi Papua. Menurutnya, DOB dapatkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Benhur menilai, pemekaran Papua harus segera direalisasikan, mengingat banyak penduduk Papua yang tersebar di daerah-daerah terisolir.

“Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat," kata Benhur dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/4/2022).

Di sisi lain, pembentukan DOB bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatannya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga semakin baik.

"Dengan DOB, pembagian wilayah merata, sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya tertumpuk pada ibukota provinsi di Papua," tambah Benhur saat menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Jayapura beberapa waktu lalu.

Dengan berbagai dampak positif tersebut, Benhur mengharapkan rencana DOB bisa segera terealisasi dengan terbentuknya tiga provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah

Benhur juga menambahkan, sebagai daerah Ibukota Provinsi Papua, Jayapura memiliki jumlah penduduk mencapai 362.998 jiwa dan sangat heterogen. Dia berharap pemekaran dapat meringankan beban Jayapura.

"Pemberian dana Otonomi Khusus (Ostus) kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam 5 program besar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lainnya. maka dengan visi kita membangun dari kampung ke kota dan kami bagi habis dana Otsus ini untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI," ungkap Benhur.

Sementara itu, terkait penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi.

Namun, Benhur menegaskan, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat. Dia pun meyakini bahwa apapun keputusan yang diambil pemerintah pusat pasti didasari keinginan membuat Papua maju dan sejahtera.

Oleh Karena itu, Benhur mengajak masyarakat Papua untuk mendukung DOB, sebab kebijakan pemerintah pusat tidak untuk menyengsarakan rakyatnya, tetapi bagaimana memajukan rakyatnya supaya maju di segala bidang baik itu pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat

“Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut,” ujar Benhur.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau