IKBP Dukung DOB Papua untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDM

KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua. Menurutnya, hal ini dapat menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia di Papua.

Ayub mengatakan bahwa Papua memiliki wilayah yang luas. Selain itu, pembangunan yang selama ini dilakukan di Papua hanya difokuskan pada wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pemekaran dapat menjadi kunci percepatan pembangunan di Tanah Papua.

"Percepatan pembangunan di Papua harus dibarengi dengan pemekaran. Walau ada sejumlah penolakan, pihak tersebut hanya sebagian kecil dan tidak mewakili mayoritas masyarakat Papua. Lagi pula, mereka lupa bahwa dengan (pemekaran) DOB Provinsi Papua, pemerataan pembangunan dan fasilitas bisa mereka nikmati juga,” ujar Ayub dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (18/5/2022).

IKBP, lanjut Ayub, akan mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahannya memberikan perhatian yang besar kepada Papua.

Ia berharap, pemekaran DOB Provinsi Papua dapat menyentuh keinginan masyarakat Papua. Jika memungkinkan, proses pemekaran Papua memiliki porsi perbandingan 80 orang asli Papua (OAP) dan 20 orang non-Papua.

Ayub menambahkan bahwa semua pihak yang hidup di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus taat dan patuh kepada negara dan pemerintah.

“Oleh karena itu, bila negara membuat kebijakan yang baik untuk Tanah Papua, seharusnya semua pihak mendukung. Sebab, semua itu dilakukan secara matang untuk kesejahteraan masyarakat Papua," tuturnya.

Ayub mengakui, pihaknya mendengar isu bahwa pemekaran DOB Provinsi Papua dirancang untuk kepentingan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, anggapan itu keliru karena faktanya pemekaran dilakukan untuk masyarakat Papua.

Meski demikian, mekanisme pemekaran DOB Provinsi Papua harus dibuat sedemikian rupa supaya masyarakat Papua dapat ikut terwakili sekaligus menikmati kue pembangunan.

"Mereka yang hanya meributkan pemekaran itu punya kepentingan tertentu. Kenapa harus ribut? Kami mendukung upaya pemekaran yang digagas pemerintah dan kami mendukung penuh," tegas Ayub.

Pihaknya, lanjut Ayub, sudah menyampaikan kepada masyarakat Papua agar tunduk dan patuh pada pemerintah. Jangan sampai semua pihak yang berkepentingan di Papua ingin mengatur pemerintah.

IKBP mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah demi bangsa dan negara. Terlebih, kebijakan tersebut membawa kemajuan bagi pembangunan serta pemerataan Papua. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada Provinsi Papua sebagai bagian dalam bingkai NKRI.

"Kalau ada provokasi, itu merupakan upaya dari pihak yang punya kepentingan tertentu. Masyarakat Papua lahir dari adat dan agama. Jadi, kalau mereka sampai ribut, berarti ada yang memprovokasi," tutur Ayub.