Advertorial

Prinsip Tata Kelola Masa Depan Jadi Kunci Keberlangsungan Fintech

Kompas.com - 18/05/2022, 21:36 WIB

KOMPAS.com – Indonesia telah memasuki era industri 4.0 di berbagai bidang, termasuk layanan keuangan. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi baru yang meramaikan lanskap ekonomi digital.

Advisor DANA Indonesia sekaligus Bendahara Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Chrisma Aryani Albandjar mengatakan, digitalisasi sektor perekonomian dari hulu hingga hilir sejalan dengan berbagai arahan strategis pemerintah.

“Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai kiblat dari arah pembangunan nasional,” ujar Chrisma dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (17/5/2022).

Sementara dari sisi industri, lanjut Chrisma, landasan tersebut memberikan kepercayaan dan kebijaksanaan akan prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat, berkeadilan, serta aktif dalam perekonomian global dan regional. Hal ini bertopang pada kemampuan serta potensi Indonesia.

Chrisma melanjutkan bahwa penerapan prinsip ekonomi digital dapat mewujudkan Indonesia yang maju, adil, serta makmur. Indonesia juga berpeluang menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara. 

Ia pun tak memungkiri bahwa pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk mendorong transformasi digital yang inklusif dan kuat.

“Sektor ekonomi digital yang merupakan perwujudan dari sistem ekonomi baru memberikan dorongan progresif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di negara-negara seluruh dunia,” ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata Chrisma, memprediksi ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh hingga delapan kali lipat pada 2030. Hal ini membuat Indonesia berpotensi memiliki produk domestik bruto (PDB) digital di atas 55 persen. Artinya, PDB digital Indonesia dapat melampaui Asia Tenggara.

Selain itu, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional juga diperkirakan akan meningkat pesat dari sebesar 4 persen pada 2020. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi digital merupakan masa depan bagi perekonomian Indonesia.

Chrisma melanjutkan bahwa dari sisi mikroekonomi, ekonomi digital berpotensi membuka 3,7 juta pekerjaan baru.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar dalam mempersiapkan lanskap ekonomi baru Indonesia, terutama transformasi digital.

Menurutnya, penyiapan transformasi digital secara tepat bisa menjadikan Indonesia bersaing di kancah global. Selain itu, ekonomi digital yang dihasilkan melalui transformasi tersebut juga bisa menjadi motor pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Visi tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 100 tahun perjalanan kemerdekaan bangsa,” ujar Chrisma.

Fintech  sebagai motor ekonomi digital yang inklusif

Dalam ekosistem ekonomi digital, salah satu terobosan yang paling signifikan adalah financial technology (fintech).

Chrisma menjelaskan, fintech berhasil menghubungkan masyarakat ke dalam akses keuangan. Dengan demikian, keuangan inklusif dapat terwujud.

“Masyarakat pun dapat berdaya secara keuangan dan memiliki literasi keuangan,” jelas Chrisma.

Perkembangan fintech yang pesat di Indonesia, lanjut Chrisma, tidak hanya disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19. Namun, hal ini juga dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri.

Menurutnya, saat ini, masyarakat masih minim akses terhadap layanan keuangan, baik unbanked maupun underbanked.

Kehadiran fintech yang dapat digunakan melalui smartphone menawarkan kemudahan akses dan layanan keuangan sehingga membuat masyarakat lebih berdaya.

“Hal tersebut mendorong masyarakat untuk berdaya dan berpartisipasi dalam berbagai sendi-sendi aktivitas ekonomi, mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga usaha retail (skala) kecil dan besar,” ujarnya.

Chrisma menambahkan bahwa saat masyarakat memiliki akses keuangan, fintech tidak sekadar berperan membuka dompet atau rekening digital yang merupakan proses awal dari digitalisasi ekonomi. Namun, teknologi ini juga dapat berpartisipasi dalam roda ekonomi.

Baik secara langsung maupun tidak langsung, fintech mengakomodasi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan keuangan, seperti pinjaman modal, asuransi, dan investasi. Bahkan, kini, semakin banyak masyarakat yang antusias menanamkan uang ke pasar modal atau aset kripto melalui fintech. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk naik level pada sektor keuangan.

“Untuk dapat mencapai tujuannya, keragaman dan manfaat fintech perlu dipahami masyarakat Indonesia secara utuh,” tutur Chrisma.

Meski demikian, Chrisma tidak menampik bahwa perkembangan inklusi keuangan masyarakat belum diimbangi dengan kemampuan literasi keuangan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2019, indeks literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah, yakni sebesar 38,03 persen, jika dibandingkan indeks inklusi keuangan yang sebesar 76,19 persen.

“Padahal, literasi keuangan tidak hanya membicarakan cara mengelola keuangan, tapi juga cara mengakses berbagai layanan yang dapat memudahkan masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, kolaborasi dan perkembangan inovasi diperlukan agar fintech dapat digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk pada pelayanan publik.

Melalui fintech, masyarakat dapat membayar kewajiban pajak negara dan pajak daerah serta mengakses bantuan sosial, seperti program Kartu Prakerja dalam sekali klik.

Inklusi dan literasi keuangan yang harmonis pada masyarakat, lanjut Chrisma, berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan.

“Inklusi dan literasi keuangan yang baik dapat menurunkan biaya hidup, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta mengurangi kesenjangan dan rigiditas low-income trap. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berujung pada penurunan tingkat kemiskinan,” kata Chrisma.

Menjaga ekosistem fintech yang berkelanjutan

Chrisma tak memungkiri bahwa kemajuan fintech tak dapat dilepaskan dari mayoritas konsumennya yang terdiri dari generasi Z dan milenial.

Menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, populasi masyarakat Indonesia didominasi generasi Z sebesar 27,4 persen dan generasi milenial sebesar 25,87 persen.

Selain adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, kedua generasi tersebut dapat menjadi pelopor dalam membuat inovasi-inovasi digital, khususnya pada sektor ekonomi digital.

“Meski demikian, generasi Z dan milenial juga merupakan konsumen digital yang kritis,” ujarnya.

Faktor lain yang menjadi pendorong kemajuan ekosistem fintech, lanjut Chrisma, adalah kolaborasi multipihak. Perkembangan teknologi keuangan digital hadir berkat tren dan suara konsumen yang kemudian memunculkan inovasi untuk mengatasi keterbatasan.

Menurutnya, hal tersebut tidak akan terjadi tanpa kolaborasi yang saling menguntungkan di antara pelaku industri fintech dan sektor perbankan.

Chrisma melanjutkan bahwa terkait dukungan kebijakan dan regulasi, saat ini terjadi pergeseran paradigma di antara regulator, yaitu prinsip pengaturan yang menciptakan lingkungan yang dapat mengembangkan industri (environment enabler) dan ekosistem (ecosystem enabler).

Pertumbuhan fintech yang meningkat dari tahun ke tahun dapat menjadi momentum positif untuk meneropong masa depan.

“Hal tersebut dilakukan demi pewujudan the golden age of digital economy di layanan keuangan digital,” ujarnya.

Chrisma pun menyoroti berbagai aspek yang perlu menjadi perhatian dalam perkembangan fintech pada masa depan.

Pertama, menjaga kepercayaan masyarakat dan pemenuhan asas perlindungan konsumen lewat tata kelola yang baik dari semua pihak.

Menurutnya, kepercayaan merupakan harga yang mahal dan tidak terkira oleh materi. Pelaku industri harus dapat mengembangkan produk yang berlandaskan people-oriented. Kepercayaan yang telah diberikan konsumen harus dijaga pelaku industri dengan tata kelola produk yang baik. 

“Terkait pengawasan perlindungan konsumen di era digital, pelaku industri fintech harus menjaga keseimbangan antara inovasi dan teknologi yang disokong oleh pengawasan berbasiskan digital, layaknya regtech and suptech,” tuturnya.

Kedua, lanjut Chrisma, kompleksitas layanan keuangan digital perlu menekankan strike the right balance. Artinya, pelaku industri fintech dapat menyeimbangkan peluang sekaligus tantangan yang ada.

Fintech tidak hanya menyeimbangkan penyusunan kebijakan yang pro terhadap inovasi dan menjunjung prinsip integritas. Namun, fintech juga menyeimbangkan posisi dengan institusi yang menaungi industri keuangan masa depan yang serbadigital.

Perjalanan dan transisi layanan fintech ke depan, lanjut Chrisma, dilakukan secara kolaboratif tanpa saling menciptakan persaingan yang tidak sehat. Pasalnya, hal ini dapat merugikan daya saing pertumbuhan industri fintech secara keseluruhan. 

“Industri fintech dapat berkembang dengan berbagai inovasi dan regulasi. Kedua hal ini menjadi fondasi pertumbuhan teknologi lewat prinsip enabling environment,” kata Chrisma.

Ketiga, kolaborasi multipihak dalam menciptakan dan menjaga tata kelola. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen diprioritaskan, terutama di era digital. Pasalnya, pada era ini, pengalaman pengguna (user experience) menjadi episentrum dari perkembangan inovasi dan layanan.

Chrisma melanjutkan, prinsip good corporate governance (GCG) yang dilihat sebagai keniscayaan bagi dunia usaha juga diperlukan untuk mendorong penciptaan pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berkaitan, yakni negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan atau jasa.

“Oleh karena itu, prinsip GCG juga penting diterapkan pada institusi negara sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tuturnya.

Ketika semua peran tersebut saling terisi, lanjut Chrisma, ekosistem fintech dapat menjadi sebuah kekuatan besar untuk menopang perekonomian nasional di masa depan.

Menurutnya, semua pihak yang terlibat pada industri tersebut masih memiliki waktu untuk berbenah. Hal ini perlu dilakukan demi memastikan bahwa ekonomi digital dan industri 4.0 tidak hanya menjadi jargon yang mengisi ruang diskursus saja.

“Faktanya, ekonomi digital dan industri 4.0 memberikan dampak kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua stakeholder harus menjaga kepercayaan tersebut demi tumbuhnya industri yang dapat menopang roda ekonomi nasional,” ujar Chrisma.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.