Advertorial

Dapat WTP 6 Kali, Mas Dhito Dorong Jajaran Pemkab Kediri Optimalkan Kinerja

Kompas.com - 20/05/2022, 13:55 WIB

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Jawa Timur (Jatim), kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajarannya menjadikan perolehan WTP itu sebagai penyemangat untuk mengoptimalkan kinerja.

Hal tersebut disampaikan Hanindhito usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 di Kantor Perwakilan Provinsi Jatim, Kamis (19/5/2022).

“Alhamdulillah, Pemkab Kediri mendapatkan 6 kali WTP (secara berturut-turut). Saya minta kepada seluruh jajaran Pemkab untuk mengoptimalkan kinerja, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutur bupati yang kerap disapa Mas Dhito itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Pemkab Kediri Kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Jatim. DOK. Pemkab Kediri Pemkab Kediri Kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Jatim.

Raihan WTP tersebut, kata Mas Dhito, harus menjadi pendorong Pemkab Kediri untuk terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas layanan. Hal ini diharapkan bisa diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri.

“Dengan peningkatan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, semoga penerimaan opini WTP dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui, penyerahan LHP tersebut juga diikuti oleh tiga daerah lain di Provinsi Jatim, yakni Kabupaten Trenggalek, Kota Batu, serta Kota Malang.

Pemkab Kediri Kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Jatim. DOK. Pemkab Kediri Pemkab Kediri Kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Jatim.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono mengapresiasi keseriusan pemerintah daerah (pemda) dalam penyusunan laporan keuangan secara konsisten.

Ia berpesan kepada kepala daerah untuk terus mendorong kemandirian pendapatan daerahnya agar tidak bergantung pada anggaran dari pusat.

“Kami mengapresiasi pemda yang serius dan konsekuen dalam menyusun laporan keuangan daerah,” kata Joko.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.