Polemik Anggota Aktif TNI dan Polri Jadi PJ Kepala Daerah, Begini Kata Margarito Kamis

KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Dr Margarito Kamis menyampaikan bahwa berdasarkan sistem hukum yang ada di Indonesia, anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa menjadi penjabat kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota.

Hanya saja, kata Margarito, anggota aktif TNI dan Polri wajib memenuhi kualifikasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Karena itu, pengisian jabatan oleh orang-orang itu (anggota TNI/Polri aktif) sah,” ujar mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ini seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (30/5/2022).

Menurut dosen Universitas Khairun Ternate tersebut, kritikan sejumlah kalangan terkait kemunduran demokrasi bila anggota aktif TNI/Polri menjadi penjabat kepala daerah bukan merupakan ranah hukum tata negara.

“Soal politik itu soal lain. Bagi orang-orang yang tidak setuju, tinggal memperkarakan saja. Sebab, suara mereka yang menentang juga tidak memiliki implikasi sama sekali,” katanya.

Margarito menambahkan, bagi orang pakar hukum tata negara, yang paling pokok adalah sah atau tidak serta bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan atau tidak.

“Bagi orang politik, bisa saja punya alasan tidak demokratis-lah, tidak memiliki legitimasi-lah. Namun, bagi saya sebagai orang hukum tata negara, itu inti persoalannya,” tegasnya.

Margarito menilai, demokrasi dan legitimasi bukan merupakan konsep hukum tata negara, melainkan konsep politik dan sosiologi.

Ia juga menilai bahwa penerbitan peraturan pemerintah (PP) yang lebih detail merupakan perkara lain. Menurutnya, keberadaan peraturan yang lebih rinci tidak akan menangguhkan atau menghilangkan keabsahan anggota aktif TNI/Polri yang sekarang sudah dilantik mengisi jabatan kepala daerah.

Dalam sistem hukum Indonesia, ada Peraturan Presiden (Perpres) No 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU TNI Polri yang semuanya memungkinkan anggota aktif TNI/Polri mengisi jabatan kepala daerah. Bahkan, di dalam UU Pilkada yang mensyaratkan jabatan dan pangkat.

“Letakkan semua peraturan perundang-undangan itu dalam sistem, maka tidak ada pasal-pasal yang bertentangan diametral untuk melarang posisi jabatan TNI/Polri pada jabatan sipil atau kepala daerah. Jangan parsial hanya berdasar satu undang-undang saja,” katanya.

Margarito bahkan menyebutkan bahwa UU Pilkada mengatur padanan, kepangkatan, dan jabatan. Misalnya, untuk pangkat kolonel dan pernah menduduki jabatan sipil, maka disesuaikan dengan golongan kepangkatan sipil ahli madya.

“Jika pangkatnya sudah bersesuaian dengan yang diatur di dalam UU ASN, dia sah menjadi penjabat kepala daerah, bupati atau wali kota,” katanya.