Komisi VI DPR RI Sahkan Anggaran Tahun 2023 BP Batam
KOMPAS.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyetujui Pagu Indikatif Belanja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1,72 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (6/6/2022).
Pada rapat tersebut, Komisi VI DPR RI juga menyetujui usulan penambahan pendanaan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 386 miliar.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, tambahan anggaran RM akan digunakan pihaknya untuk pembangunan periode 2020-2024 yang fokus pada empat sektor prioritas.
“Keempat sektor tersebut adalah industri manufaktur, industri jasa, pengembangan pariwisata, dan pengembangan logistik,” ujar Rudi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/6/2022).
Empat fokus pembangunan tersebut, lanjut Rudi, diperlukan untuk mendukung keberhasilan capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diamanatkan kepada BP Batam.
Untuk diketahui, BP Batam berhasil merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode Januari-Mei 2022 sebesar Rp 762 miliar. Angka ini lebih tinggi 56 persen ketimbang periode yang sama pada 2021, yaitu Rp 488,9 miliar.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi. “Dalam sisa waktu yang ada pada 2022, BP Batam akan mempercepat realisasi PNBP dan mempercepat pencairan anggaran, pengadaan, dan realisasi berbagai kegiatan yang telah direncanakan,” ujar Rudi.
Sebagai informasi, RDP DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat Martin Manurung dan diikuti oleh 40 anggota Komisi VI DPR RI.
Selain Kepala BP Batam, rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo Koentjoro, dan anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto.
Selanjutnya, anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad dan anggota Bidang Pengusahaan BP Batam Wan Darussalam beserta jajaran.
