Urus Pajak Bakal Makin Mudah dengan NIK sebagai NPWP
KOMPAS.com – Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan segera dimanfaatkan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemanfaatan tersebut akan memudahkan masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan, bila sudah diterapkan, masyarakat tak perlu repot mendaftar NPWP.
“Kalau sebelumnya harus repot memiliki dua kartu identitas, nanti cukup satu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja,” kata Neil dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/6/2022).
Meski demikian, Neil menggarisbawahi bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP tidak lantas membuat semua penduduk yang memiliki NIK harus membayar pajak. Kewajiban tersebut baru diberikan jika NIK sudah diaktivasi sebagai NPWP.
Aktivasi bisa dilakukan bila pemilik NIK sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif, yaitu sudah berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Adapun PTKP bagi masyarakat yang berstatus belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0) ditetapkan sebesar Rp 54 juta setahun. Khusus pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), PTKP setara dengan omzet penjualan di atas Rp 500 juta setahun.
“Konteks penggunaan NIK sebagai NPWP adalah kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta mendukung kebijakan satu data Indonesia. Bukan pengenaan pajak kepada semua orang yang memiliki NIK,” ujar Neil menambahkan.
Neil menjelaskan, kebijakan NIK sebagai NPWP akan diterapkan mulai tahun depan. Hal ini bersamaan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan (coretax system) di DJP.
“Setelah 19 Mei 2022, dilakukan adendum perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terkait penguatan integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil. Untuk saat ini, dilanjutkan dengan persiapan regulasi dan infrastruktur pendukungnya hingga direncanakan siap diterapkan pada 2023,” tutur Neil.
Nantinya, masyarakat yang belum memiliki NPWP akan diarahkan menggunakan NIK ketika mendaftar nomor identitas perpajakan. Sementara, bagi masyarakat yang saat ini sudah memiliki NPWP, secara bertahap akan diberikan pemberitahuan bahwa nomor identitas perpajakannya diganti dengan menggunakan NIK.
“Aturan teknis terkait penerapan ketentuan tersebut akan segera diterbitkan,” ujar Neil.
Neil menambahkan, tidak ada proses tertentu yang perlu dilakukan oleh masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP. Pemanfaatan NIK sebagai NPWP adalah upaya penyederhanaan administrasi birokrasi.
Upaya tersebut diharapkan akan memberikan perbaikan administrasi yang efektif dan efisien, baik bagi masyarakat maupun DJP. Masyarakat akan memperoleh layanan perpajakan yang lebih cepat dan mudah, sementara DJP memperoleh basis data perpajakan yang luas dan akurat.
