Kemenperin Ajak Semua Pihak Wujudkan Kolaborasi Bangkitkan IKM Pascapandemi

KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semakin gencar dalam membangkitkan gairah usaha para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) setelah terdampak pandemi Covid-19.

Namun, upaya itu baru akan berjalan maksimal jika semua pihak berkolaborasi, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), masyarakat, hingga asosiasi. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Kemenperin adalah mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan sejak 14 Mei 2020.

“Gernas BBI berhasil membuat jaring penyelamat bagi para IKM untuk bangkit dari keterpurukan,” kata Reni dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (22/6/2022).

Reni melanjutkan, Gernas BBI menjadi role model dalam pengembangan dan pemberdayaan IKM berbasis potensi daerah. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan daya saing IKM di pasar, baik dalam maupun luar negeri.

Gernas BBI memiliki target untuk meningkatkan jumlah IKM, usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta artisan dari 11,7 juta menjadi 30 juta unit usaha untuk masuk ke ekosistem digital pada 2023.

Gerakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk ekonomi kreatif (ekraf) buatan artisan Indonesia dan menciptakan nilai tambah bagi konsumen yang ingin memiliki produk berkualitas.

Selain itu, Gernas BBI juga bertujuan meningkatkan peran aktif pemerintah daerah, top brand, dan media massa untuk terus memberdayakan IKM. Hal ini dilakukan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penyelenggaraan Gernas BBI 2022 menitikberatkan peran pemda dan top brand bersama pelaku usaha untuk mengolah sumber daya alam (SDA) di daerah. Dengan demikian, dapat menciptakan nilai tambah,” paparnya.

Sepanjang 2022, lanjut Reni, pemerintah mengagendakan kampanye Gernas BBI di 12 provinsi. Kemenperin berperan sebagai salah satu campaign manager Gernas BBI yang digelar di Provinsi Lampung.

Adapun tema yang diusung pada Gernas BBI di provinsi tersebut adalah “Lagawi Fest, Lampung Bangga Wirausaha Industri, Satu Bumi Juta Karya”. Gelaran ini telah dimulai sejak Kamis (17/3/2022) dan berlangsung hingga akhir tahun.

“Kami melakukan pendampingan terhadap 30 IKM terpilih di Provinsi Lampung. Kami juga memonitor transaksi selama festival berlangsung. Nantinya, kami akan memilih lima IKM dengan transaksi tertinggi,” kata Reni.

Program e-Smart IKM

Selaras dengan Gernas BBI, Kemenperin juga menginisiasi program e-Smart IKM yang berlangsung sejak 2017.

Reni menjelaskan, program tersebut bertujuan untuk mendorong penguasaan teknologi e-business pada IKM.

Sampai saat ini, tercatat 22.515 IKM telah mengikuti pelatihan program e-Smart IKM. Bahkan, sebanyak 14.973 IKM berstatus onboarding.

Program e-Smart IKM juga sebagai wujud implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 guna menumbuhkan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, pelaku IKM dapat menyajikan produknya secara digital.

“Kami memperkenalkan teknologi digital kepada IKM, mulai dari pembukuan hingga pemasaran. IKM yang sudah tumbuh juga harus masuk ke e-Smart karena di situlah database kami melakukan pendampingan,” kata Reni.

Menurutnya, selama ini, pelaku UMKM, IKM, serta artisan kerap menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan bisnisnya. Sebut saja, keterbatasan dalam mempertahankan kualitas produk, menciptakan permintaan, serta literasi keuangan digital.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pelaku IKM dapat memanfaatkan teknologi internet dan platform digital untuk menciptakan branding yang kuat. Dengan demikian, produk dan jasanya dapat digemari dan dijangkau oleh konsumen.

Kemenperin, lanjut Reni, juga konsisten memberdayakan IKM di berbagai sentra IKM. Tercatat, sebanyak 10.500 sentra IKM di Tanah Air telah mengikuti berbagai program dari Kemenperin untuk mengembangkan potensi dan keunikannya masing-masing.

“Salah satu upaya tersebut adalah menjalin kemitraan dengan para IKM. Tujuannya, supaya IKM dapat menjadi rantai pasok industri besar. Kata kuncinya adalah kualitas, kuantitas, dan kontinuitas,” paparnya.

Tak hanya itu, Kemenperin juga berupaya menyiapkan kemampuan dan kapasitas pelaku IKM untuk menghasilkan produk lokal berkualitas.

Hal tersebut diwujudkan melalui beragam fasilitas sertifikasi, seperti Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (Hazard Analysis and Critical Control Points/HACCP), Halal, serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

“Kemenperin juga melakukan pendampingan desain dan kemasan kepada IKM. Dengan demikian, mereka dapat turut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Reni.

DOK. Kemenperin Kemenperin gencar mendukung IKM melalui Gernas BBI.

Reni melanjutkan bahwa Kemenperin mendorong IKM untuk memanfaatkan fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sertifikasi ini berguna untuk menunjukkan besaran kandungan dalam negeri pada suatu barang, jasa, atau gabungan keduanya.

Pada 2022, Kemenperin menganggarkan Rp 20 miliar untuk memberikan 1.250 sertifikat TKDN secara gratis khusus kepada pelaku IKM. 

“Sebanyak 923 produk IKM telah mendapatkan sertifikasi secara gratis per Juni 2022,” ucapnya.

Langkah tersebut, lanjut Reni, merupakan upaya Kemenperin untuk mendukung pencapaian target pembelian produk dalam negeri melalui belanja barang dan jasa pemerintah pada 2022. Adapun target yang ditetapkan Kemenperin sebesar Rp 500 triliun.

Reni menjelaskan, produk yang memiliki Sertifikasi TKDN bisa mendapatkan karpet merah untuk tayang di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) etalase TKDN. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

“Produk tersebut berpotensi lebih banyak terserap karena menjadi barang yang wajib dibeli dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tutur Reni.