Mendagri Minta Kepala Daerah dan Kepala Desa Bekerja Sama Manfaatkan Industri Kelapa Sawit untuk Rakyat
KOMPAS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar kepala daerah dan kepala desa bekerja sama dalam memanfaatkan industri kelapa sawit untuk kepentingan rakyat.
Tito mengatakan, Indonesia merupakan pemain dominan dalam industri kelapa sawit dunia. Sektor ini tidak hanya memberikan pemasukan untuk pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga lapangan pekerjaan bagi rakyat.
“Oleh karena itu, peran kepala desa dan bupati juga harus disertakan dalam tata kelola untuk industri perkebunan kelapa sawit yang menjadi primadona Indonesia ini,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (16/7/2022).
Tito menambahkan, dirinya mendukung visi untuk mempertahankan Indonesia sebagai penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Dengan catatan, proses produksi CPO tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan (sustainable) atau ramah lingkungan.
Menurut Tito, salah satu isu penting saat ini selain pandemi Covid-19 adalah masalah lingkungan, seperti perubahan iklim dan global warming.
Jika tidak dikelola dengan baik, produksi CPO akan menjadi bencana yang melebihi pandemi Covid-19.
Selain itu, kata Tito, diperlukan juga upaya untuk menjaga lingkungan, seperti mengelola hutan agar tidak terjadi penebangan secara berlebihan.
Tito juga mengimbau agar semua pihak taat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi konstitusi negara.
“UUD mengamanatkan, semua sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia, baik bumi, air, maupun semua yang ada di dalamnya harus digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Tidak hanya pemerintah dan pengusaha, tetapi yang paling utama adalah rakyat yang harus diuntungkan,” katanya.
Meski begitu, lanjut Tito, masih terdapat sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan terkait dengan rakyat dalam industri kelapa sawit saat ini.
Salah satunya, masalah ketidakpuasan karena rakyat tidak terlibat dalam proses produksi dan hanya dijadikan penonton di daerahnya. Hal inilah yang menimbulkan adanya resistensi.
Tito menilai, hal tersebut terjadi karena dominasi dari pengusaha besar tertentu sehingga rakyat tidak mendapatkan manfaat. Selain itu, pembukaan lahan juga menjadi masalah serius yang harus diselesaikan.
Tito ingin masyarakat lebih dilibatkan dalam produksi sawit “Kalau tak dilibatkan, bagaimana rakyat bisa mendapatkan nilai tambah dari adanya usaha investasi sawit yang ada di daerahnya? (Hal) ini memerlukan tata kelola yang lebih baik dan perlu melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda),” terang Tito.
Tito menambahkan, kepala desa dan bupati juga punya peran penting tanpa mengecilkan peran gubernur, dalam lingkup pemda. Sebab, kepala desa dan bupati adalah yang paling depan berhadapan dengan masyarakat.
"Jadi, peran keduanya perlu dilibatkan. Kepala desa kan sehari-hari bertemu, berhadapan, dan mendengarkan keluh kesah, usulan, serta aspirasi masyarakatnya. Bupati juga sama, yakni sering berhadapan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
