Tindak Tegas 49 Kasus Penyelewengan BBM Subsidi, Pertamina Apresiasi Polri

KOMPAS.com – PT Pertamina (Persero) mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah menindak 49 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, penindakan tersebut berperan penting dalam upaya penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan. Terlebih, BBM bersubsidi berasal dari anggaran negara.

"Anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Artinya, ada uang negara dan hak masyarakat untuk menikmati BBM dengan harga terjangkau pada BBM subsidi yang kami salurkan ini," ujar Nicke dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (22/8/2022).

Nicke melanjutkan, pihaknya juga berterima kasih serta mengapresiasi kinerja Polri yang responsif dan tepat.

“Ini merupakan wujud komitmen Pertamina dan Polri dalam mendukung dan melindungi hak masyarakat rentan yang seharusnya dapat menikmati BBM subsidi," ucapnya.

Modus penyalahgunaan BBM bersubsidi, lanjut Nicke, paling banyak dilakukan dengan penimbunan dan penyelundupan. Contohnya, pembelian BBM subsidi dengan jeriken tanpa izin untuk dijual kembali, serta penjualan BBM bersubsidi untuk pelaku industri.

Untuk itu, Nicke menegaskan bahwa Pertamina akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi.

“Pengawasan ini tidak dapat dilakukan sendirian oleh Pertamina. Selain regulasi, pengawasan bersama adalah cara yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan agar BBM subsidi ini disalurkan dengan tepat sasaran," kata Nicke.

Lebih lanjut, Nicke juga menegaskan bahwa Pertamina tidak akan menoleransi oknum stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti menyelundupkan BBM bersubsidi. Jika terbukti melakukan tindakan tersebut, Pertamina akan memberikan sanksi tegas, mulai dari penghentian pasokan BBM hingga penutupan SPBU.

"Setiap penyelewengan BBM bersubsidi merupakan tindakan kriminal melawan hukum dan pelakunya akan berhadapan dengan aparat penegak hukum," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Koordinasi Lintas Bidang Sektoral Bidang Operasional 2022 menegaskan bahwa Polri bersama pemangku kepentingan lain akan melakukan pengawasan.

"Perlu dilakukan upaya pengawasan sampai dengan penindakan hukum jika ada penyimpangan dalam distribusi (BBM subsidi)," ujar Listyo.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menjelaskan, hingga Mei 2022, volume penyalahgunaan BBM subsidi setidaknya sudah mencapai 257.455 liter. Dari angka tersebut, sebanyak 231.455 liter terbukti memenuhi unsur pidana.

Untuk itu, Pertamina senantiasa mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Apabila menemukan indikasi kecurangan, masyarakat dapat melapor ke aparat kepolisian dan Pertamina Call Center 135.