Mediasi Pendemo, Bupati Kediri: Pemimpin Itu Melayani, Bukan Dilayani

KOMPAS.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendatangi warga yang berunjuk rasa di Kantor Desa Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (19/9/2022). Adapun kedatangan bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini bertujuan untuk melakukan mediasi atas tuntutan warga.

Seraya duduk lesehan di kantor desa, Mas Dhito berupaya mendengarkan aspirasi warga. Dalam tuntutannya, warga menginginkan Kepala Desa Kepung untuk turun dari jabatannya karena dianggap tidak transparan dalam menggunakan anggaran desa.

Merespons aspirasi tersebut, Mas Dhito mengatakan bahwa sebagai pemimpin, mulai dari kepala desa, camat, hingga bupati, harus mampu melayani masyarakat.

“Bahwa kepala desa, pak camat, bupati, gubernur, presiden itu bukan untuk dilayani, tapi melayani masyarakatnya,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Dari unjuk rasa tersebut, kata Mas Dhito, pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti terkait keluhan warga untuk dikaji oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri.

“Kami kumpulkan (terlebih dahulu) bukti-buktinya. Demo hari ini menjadi dasar Inspektorat (Kabupaten Kediri) untuk memanggil pihak desa,” kata Mas Dhito.

Kemudian, lanjut Mas Dhito, pihaknya akan memeriksa beberapa aspek yang menjadi aspirasi warga pendemo, yakni terkait penyaluran dana Covid-19. Hal ini termasuk pembentukan Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Desa Kepung.

“Kami akan cek pembentukan tim TP3 Desa Kepung ini apakah sudah ada Peraturan Desa (Perdes) atau belum, lalu yang berikutnya adalah pelayanan,” terang bupati muda itu.

Mas Dhito menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran, Pemkab Kediri akan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa.

"Dalam hal ini, bupati tidak bisa serta-merta memberikan sanksi. Harus ada dasar dan acuan. Kalau memang betul-betul terbukti, (pihak yang terlibat akan diberikan sanksi sesuai aturan),” tegasnya.

Sementara itu, koordinator lapangan pendemo, Khoiri, mengatakan bahwa unjuk rasa dilakukan karena masyarakat Desa Kepung merasa tidak puas dengan kepemimpinan kepala desa tersebut. Kepala Desa Kepung dinilai tidak transparan dalam menggunakan dana desa.

“Masyarakat, tokoh masyarakat, ataupun Rukun Tetangga (RT) tidak tahu laporan pertanggungjawaban sampai hari ini,” ucapnya.