Advertorial

HUT Ke-18 Provinsi Sulbar, Kolaborasi Jadi Kunci Penting Akselerasi Pembangunan

Kompas.com - 22/09/2022, 14:57 WIB

KOMPAS.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar menggelar rapat paripurna di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Kamis (22/9/2022).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Gubernur Sulbar periode 2006-2016 Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulbar periode 2017-2022 Ali Baal Masdar, dan Wali Kota (Walkot) Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar dan sejumlah tokoh, mulai dari pejuang kemerdekaan, masyarakat, adat, agama, pemuda, dan sivitas akademika.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, terdapat 225 daerah otonomi baru di Tanah Air yang dimekarkan sejak 1999 hingga 2014, termasuk Sulbar sebagai provinsi ke-33.

Akmal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut memantau daerah pemekaran tersebut.

"Fiskal yang terbatas, sumber daya alam (SDA), dan manajemen adalah persoalan yang dihadapi hampir seluruh daerah otonom," ujar Akmal dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis.

Akmal mengungkapkan, tugasnya memimpin daerah otonom baru sebagai Pj Gubernur Sulbar selama empat bulan terakhir bukanlah hal mudah.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulbar sebelumnya, Anwar Adnan Saleh dan Ali Baal Masdar, atas upaya mereka membangun Provinsi Sulbar.

Meski begitu, lanjut Akmal, Pemprov Sulbar masih mempunyai sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi membangun Provinsi Sulbar agar lebih maju.

"Tidak ada pilihan lain. Satu kata (yang diperlukan untuk memajukan Provinsi Sulbar), yaitu kolaborasi. Mari muhasabah, introspeksi diri," kata Akmal.

Akmal menjelaskan bahwa untuk membangun Provinsi Sulbar, diperlukan sebuah sistem dan strategi tepat.

Menurutnya, sebagai pemimpin yang memegang kendali atas Pemprov Sulbar, dirinya bertugas memegang setir. Baginya, sebuah sistem tidak akan bisa bergerak cepat jika masih terdapat penghambat.

"Pemerintahan ibarat sebuah sistem dan saya ditugaskan untuk memegang setir. Namun, remnya dipegang oleh seluruh pihak. Boro-boro pemerintah bisa melakukan sesuatu, jika seolah-olah di dalam (pemerintahan) ada yang menginjak rem," terang Akmal.

Oleh karena itu, ia berharap, komunikasi antarpihak di Pemprov Sulbar terjalin dengan baik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

"Komunikasi yang baik adalah sesuatu yang niscaya kami bangun ke depan. Tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu harus diatasi dengan kolaborasi dan sinergitas," kata Akmal.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi berharap, HUT ke-18 Provinsi Sulbar dapat menjadi wadah bagi seluruh pihak untuk menyatukan komitmen demi membangun Sulbar yang lebih baik.

"Momen HUT ke-18 Provinsi Sulbar bisa menjadi wadah untuk menyatukan komitmen dalam setiap denyut akselerasi yang tengah diupayakan bersama-sama. Dengan begitu, kepentingan bersama dapat teragregasi dengan baik pula," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Suraidah mengajak seluruh pihak berkolaborasi membangun Provinsi Sulbar.

"Kolaborasi bisa diwujudkan dengan menjalankan peran masing-masing (sesuai kapasitas), bukan dengan hadir menggerus otoritas pihak lain. Itu adalah salah satu racun dalam kolaborasi ketika hadir secara sadar atau tidak dengan otoritas yang bukan pada tempatnya," kata Suraidah.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau