Advertorial

Tekan Laju Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Berikan BLT BBM untuk Warga Tidak Mampu

Kompas.com - 26/09/2022, 08:12 WIB

KOMPAS.com – Kondisi geopolitik yang sedang carut-marut pascapandemi Covid-19 dan belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina, membuat harga beberapa komoditas dan bahan pokok melonjak naik.

Salah satu yang terdampak adalah harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang juga berimbas pada kenaikan harga BBM di Indonesia.

Sebagai contoh, perbandingan harga jual asli bensin jenis Pertalite mencapai Rp 14.450 per liter. Akan tetapi, di Indonesia, Pertalite dapat dibanderol dengan harga Rp 7.650 per liter.

Perbedaan harga tersebut dapat terjadi karena campur tangan pemerintah Indonesia yang memberikan subsidi BBM hampir 47,1 persen dari harga jual asli. Anggaran subsidi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sayangnya, beban APBN yang semakin lama semakin berat itu mulai memengaruhi perekonomian di Indonesia. Menurut data yang ada, pada 2022, APBN Indonesia mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat, yakni dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502 triliun dari subsidi kompensasi energi.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM demi menyelamatkan APBN. Tentu saja, keputusan tersebut menuai pro dan kontra dan mulai banyak memicu demonstrasi dari berbagai kalangan, mulai dari serikat pekerja hingga mahasiswa.

Guna meredam pro dan kontra dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah pun memutuskan untuk mengganti subsidi BBM dengan metode lain, yakni memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menanggulangi dampak dari kenaikan harga BBM.

Kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/9/2022) dijelaskan bahwa kebijakan pemberian BLT BBM tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kelas bawah agar dapat mengakses BBM secara tepat sasaran.

Pada jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian BLT BBM akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga yang masuk ke dalam golongan tidak mampu dan juga kepada pekerja sebesar Rp 12,4 triliun dan Rp 9,6 triliun.

Adapun BLT BBM tersebut akan diberikan dalam kurun waktu empat bulan dan akan diberikan mulai September 2022.

Pengamat Kebijakan Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 45 (LAB 45) Reyhan Noor menyambut baik solusi yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, BLT memang lebih efektif dan tepat sasaran karena penerima bantuan lebih jelas.

“Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu untuk diperhatikan lagi,” jelas Reyhan.

Adapun pemberian BLT kepada masyarakat yang membutuhkan tersebut sudah berjalan sejak pertengahan September 2022.

Salah satu penerima BLT adalah Mang Adin yang merupakan pengemudi ojek online yang tinggal di kawasan Jakarta.

Mang Adin mengaku, pemberian BLT tersebut sangat membantu dirinya untuk tetap bisa mengakses BBM tanpa harus merogoh kantong lebih dalam lagi.

“Sejak mendapat bantuan BLT BBM jadi tidak begitu berat (mengeluarkan biaya) untuk beli bensin buat ngojek,” ujar Mang Adin.

Sebagai informasi, Mang Adin mendapatkan BLT BBM sejumlah Rp 600.000 yang diberikan langsung oleh RT di tempat kediamannya tinggal.

Selain Mang Adin, ada juga Misan, warga Tangerang yang sudah mendapatkan BLT BBM. Namun, sedikit berbeda, Misan mengaku besaran BLT yang diterimanya bersama dengan seluruh warga di Kampung Bojong bulak harus dipotong minimal Rp 30.000 per orang.

“Di kampung saya, BLT BBM yang diterima kena potongan sukarela, paling sedikit Rp 30.000 per orang. Katanya potongan tersebut digunakan untuk administrasi kedepannya. Kalau enggak (memberikan dana sukarela dari BLT BBM) akan susah untuk mengurus apa pun,” ucap Misan.

Kendati demikian, Misan mengakui jika kehadiran BLT BBM cukup membantu dirinya untuk tetap bisa mengakses BBM. Menurutnya, adanya pungutan liar (pungli) yang terjadi hanya ulah oknum yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Sebenarnya dengan adanya BLT ini sangat membantu. Cuma untuk adanya oknum yang tidak suka dan melakukan pungli harus segera ditindaklanjuti. BLT ini diberikan untuk orang yang tidak mampu, masa masih dipotong lagi,” ujar Misan.

Ke depannya, Misan berharap, agar penyaluran BLT BBM dapat tepat sasaran dan membantu masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan untuk tetap bisa mengakses BBM dengan harga yang terjangkau.

“Saya berharap BLT ini dapat terus diberikan dengan tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan lainnya. Karena mengingat BBM merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan untuk menjalani roda kehidupan sehari-hari,” kata Misan.

Teaser: Untuk menekan laju lonjakan APBN akibat naiknya BBM di Indonesia, pemerintah berikan BLT BBM untuk sebagian warga tidak mampu.

Tags: BBM, BLT, bantuan, APBN, anggaran, tidak mampu, Presiden Jokowi, pemerintah

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com