Ditarget Bupati Kediri, Pemdes Berbondong-bondong Lapor Verifikasi BLT BBM
KOMPAS.com - Pemerintah desa (pemdes) menindaklanjuti permintaan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana untuk segera melakukan verifikasi penerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran.
Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu memberi tenggat waktu batas pengiriman dokumen verifikasi sebelum Senin (17/10/2022).
Sebanyak 107 desa yang belum melaporkan verifikasi BLT BBM berbondong-bondong mengirimkan data tersebut ke Pemerintah Kabupaten Kediri (Pemkab Kediri).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Dyah Saktiana mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti instruksi Mas Dhito, Sekretaris Daerah (Sekda) mengumpulkan para camat dan mendorong pemdes segera mengirimkan laporan verifikasi BLT BBM.
"Dari 107 desa yang belum mengirimkan laporan verifikasi BLT BBM, semua telah mengirim verifikasi selama satu pekan sampai hari ini,” ujar Dyah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (10/6/2022).
Pada pertemuan yang dipimpin Sekda, lanjut Dyah, para camat mengusulkan supaya pemdes tidak hanya melakukan verifikasi BLT BBM, tapi juga bantuan sosial (bansos) lain.
Adapun bansos yang diusulkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Oleh karena itu, kata Dyah, pemdes juga melakukan musyawarah daerah (musda) khusus program bansos.
Selanjutnya, tim dari Pemkab Kediri melakukan validasi kelayakan hasil pelaporan verifikasi yang dikirimkan pemdes mulai Senin hingga Kamis (27/10/2022).
Pemdes menyerahkan bantuan sosial. Proses validasi dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kediri selaku supervisor didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri, inspektorat, kepolisian, serta kejaksaan.
“Pengawasan validasi data dilakukan langsung oleh Mas Dhito. Hal ini sesuai komitmen orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu supaya penyaluran bantuan dapat tepat sasaran,” ujarnya.
Dyah melanjutkan bahwa hasil validasi tersebut menjadi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial (Kemensos).
Pembaruan data tersebut diharapkan dapat menjadi acuan baru dalam penyaluran bansos.
"Selain memasukkan data lewat aplikasi, kami juga akan mengirim surat terkait pemutakhiran data hasil validasi ke Kemensos," kata Dyah.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Seperti diberitakan sebelumnya, Mas Dhito meminta camat ikut memonitor verifikasi BLT BBM dalam rapat koordinasi penyaluran BLT BBM yang diadakan pada Selasa (29/9/2022). Upaya ini dilakukan mengingat masih terdapat 107 desa belum melaporkan hasil verifikasi BLT BBM.
"Sebanyak 107 desa tersebut wajib menyelesaikan laporan sebelum 17 Oktober 2022. Kalau belum selesai, saya anggap camat dan kepala desanya tidak bekerja," kata Mas Dhito saat itu.
