Menkominfo Ajak Masyarakat Ciptakan Demokrasi Bertanggung Jawab di Ruang Digital

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengajak masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga ruang digital, utamanya dalam hal penyebaran informasi.

Hal tersebut penting dilakukan agar informasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa dapat diantisipasi.

Apalagi, Indonesia akan segera memasuki tahun politik. Seperti diketahui, pemilihan umum (pemilu) serentak akan digelar pada 2024.

Johnny mengatakan, Pemilu 2024 memiliki potensi untuk memicu polarisasi politik di tengah masyarakat seperti pemilu sebelumnya

Oleh karena itu, lanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) saat ini tengah memastikan proses akselerasi transformasi digital sudah dilakukan secara sungguh-sungguh, serius, dan berpihak kepada masyarakat.

“Bahkan, insentif fiskal yang besar sudah digunakan untuk menjamin penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan digital yang luas dan merata di seluruh wilayah. (Hal ini) perlu tanggung jawab yang besar. Di sini pentingnya kesadaran kita dalam memanfaatkan dan menggunakan ruang digital,” ujar Johnny dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (20/10/2022).

Johnny pun mengajak semua pihak, mulai dari masyarakat, insan pers, hingga pemimpin partai politik, agar dapat memanfaatkan ruang digital dengan bijak dan bertanggung jawab.

Menurutnya, selain untuk menjaga persatuan, hal tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

“Ini waktunya kita memanfaatkan ruang digital dengan baik guna meningkatkan demokrasi Indonesia, kualitas ekspresi kebebasan berpendapat, dan meningkatkan kualitas pemilu atau pesta demokrasi kita dengan bertanggung jawab,” jelas Johnny.

Dalam menjaga demokrasi, lanjut Johnny, pemerintah tetap menjamin kebebasan berpendapat masyarakat, pers, dan berserikat di ruang publik, termasuk ruang digital sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Meski begitu, sekali lagi saya tegaskan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan malah memecah belah,” katanya.

Sebagai informasi, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini mencapai lebih dari 202 juta orang. Ini tak lepas dari maraknya persebaran infrastruktur telekomunikasi dan digital yang sangat pesat.

Melihat fakta tersebut, Johnny pun mengingatkan agar ekspresi dan kebebasan ruang digital dapat dijaga.

“Kita punya pengalaman kurang baik pada pemilu sebelumnya, baik pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah. Saat itu, (di Indonesia) terjadi polarisasi yang besar dan pembelahan masyarakat dengan menggunakan ruang digital. Tentu (hal) ini tidak ingin kita ulangi lagi,” jelas Johnny.

Menurutnya, meski pemerintah terus memberi atensi yang sehat terhadap penggunaan ruang digital, masyarakat juga harus memiliki kesadaran yang tinggi.

Kebebasan berekspresi pada ruang digital pun sebaiknya tidak ditujukan sebagai doktrin.

“Pemimpin, termasuk di partai politik harus menjaga keadaan agar tidak terjadi polarisasi. Masyarakat juga harus sadar. Jangan sampai menyebarkan informasi yang salah dan keliru sehingga berpotensi memecah belah bangsa," tutur Johnny.

Meski telah melakukan upaya pencegahan, Johnny tak menampik jika potensi terjadinya polarisasi sangat besar.

Pasalnya, pada 2024, pemerintah tak hanya akan mengadakan pilpres, tetapi juga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) Republik Indonesia (RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota dan kepala daerah.

“Kami tentu tidak menginginkan ruang digital dipenuhi konten-konten negatif dan problematik bernuansa post truth karena kami tak menghendaki masyarakat terbelah,” terang Johnny.

Oleh karena itu, Johnny pun meminta kepada seluruh elemen bangsa agar dapat bersatu padu menjaga kondisi politik nasional.

Sebab, hal tersebut juga bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi bangsa yang sedang bagus, meski dunia sedang mengalami resesi ekonomi.

“Situasi dunia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Covid-19 masih mengancam meskipun telah jauh melandai. Kemudian, perang juga masih berkecamuk di beberapa negara yang secara umum membuat perekonomian terganggu. Di Argentina, misalnya, kondisi tersebut membuat inflasi hampir menyentuh 100 persen,” ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini, tingkat inflasi Indonesia masih di bawah 6 persen. Tak hanya itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tergolong baik, yakni mencapai 5 persen.

“(Kondisi ekonomi Indonesia) sangat bagus. Ini harus kita jaga bersama dan kita juga harus solid sebagai bangsa. Ini harus terjaga dengan baik. Maka itu, jangan rusak kebersamaan yang telah terbangun. Kami telah membuat regulasi yang melarang adanya konten yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan dan meresahkan ketertiban umum,” katanya.