Advertorial

Mendagri Ajak Pemda Terus Monitor Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 01/11/2022, 08:00 WIB

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk terus memonitor laju inflasi dan kondisi perekonomian.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah, Senin (31/10/2022).

Tito mengatakan, pengendalian inflasi hanya dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemda. Oleh karena itu, ia berharap, kegiatan rapat koordinasi dapat digelar secara rutin untuk menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito membeberkan beberapa negara yang tengah mengalami krisis akibat angka inflasi yang cukup tinggi.

Ia mengatakan, pemaparan data tersebut tidak bertujuan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bentuk kewaspadaan agar Indonesia mampu mengendalikan kenaikan harga dan pertumbuhan ekonomi.

“Inflasi dan ancaman perang nuklir membuat beberapa negara di Eropa mengalami kerusuhan yang berujung pada ketidakstabilan keamanan dan terjadinya gangguan politik. Nah, semuanya terjadi karena masalah inflasi, keuangan, dan ekonomi,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Maka dari itu, lanjut Tito, pemerintah harus rutin memonitor inflasi di Indonesia, mulai dari keadaan keuangan hingga keseluruhan ekonomi.

Sebab, ia tak ingin Indonesia mengalami nasib yang sama dengan negara-negara yang mengalami inflasi.

Tito menilai, masyarakat Indonesia saat ini patut bersyukur lantaran pertumbuhan ekonomi di Tanah Air masih tergolong baik. Selain itu, tingkat inflasi juga relatif terkendali.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat dicapai berkat melimpahnya sumber daya alam (SDA) Indonesia yang ditopang dengan dana desa.

Tito menilai pertumbuhan ekonomi di Tanah Air masih tergolong baik karena melimpahnya SDA. Dok. Kemendagri Tito menilai pertumbuhan ekonomi di Tanah Air masih tergolong baik karena melimpahnya SDA.

Oleh karena itu, kekayaan SDA, baik darat maupun laut, menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia tidak mengalami ketergantungan secara berlebihan terhadap pasokan panganbimpor.

“Salah satu penyebabnya adalah resource based. Kita memiliki SDA yang kaya, kemudian juga ada pembangunan yang cukup merata. Apalagi, dengan adanya dana desa,” terangnya.

Tito Menambahkan, sinergitas dan harmonisasi gerak langkah kebijakan antara pemerintah pusat dan pemda menjadi daya dongkrak terhadap pengendalian harga dan laju inflasi dalam negeri.

“Satu hal yang dapat membantu kita, yakni kerja sama pemerintah pusat dan gerakan dari daerah secara serempak. Melalui itu, kita bisa bersama-sama menangani situasi ini agar tidak terjadi krisis,” jelas Tito.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau