Advertorial

Bangun Kolaborasi, Pemprov Sulbar Lanjutkan DDP di Wilayahnya

Kompas.com - 04/11/2022, 18:40 WIB

KOMPAS.com - Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan daerah dengan desa terbanyak yang mengadopsi program Data Desa Presisi (DDP).

Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, DDP merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan kebijakan ke depan. Sayangnya, hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat.

“(Padahal), persoalan birokrasi yang paling riil adalah data. (Sebab), data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas,” tuturnya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (4/11/2022).

Saat ini, kata Akmal, pihaknya sudah melakukan pencacahan data di 45 desa. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar menargetkan 530 desa mengadopsi program DDP.

Namun, Pemprov Sulbar menghadapi sejumlah kendala untuk mencapai target tersebut. Salah satunya, keterbatasan anggaran.

Menurut Akmal, kendala tersebut dapat diatasi dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak.

Oleh karena itu, ia pun menemui Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) pada Jumat.

Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas kesiapan DDP, khususnya di wilayah Sulbar.

"Ini sebagai upaya kami dalam mewujudkan (implementasi) DDP di Sulbar," imbuhnya.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau