Mendagri Apresiasi Gubernur Maluku Utara dan Minta Atensi Gubernur Sumatera Barat pada Rakor Inflasi Daerah
KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Senin (7/11/2022). Rakor ini dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Indonesia secara virtual.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Gubernur Maluku Utara yang wilayahnya tercatat sebagai provinsi dengan inflasi paling rendah di Indonesia.
"Inflasi di Maluku Utara turun hingga 3,23 persen sekaligus menjadi yang terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman di Maluku Utara," ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.
Di sisi lain, Tito meminta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah untuk menekan laju inflasi di wilayahnya. Sebab, berdasarkan data Kemendagri, tingkat inflasi di Sumatera Barat dari Oktober 2021 hingga Oktober 2022 tercatat sebesar 7,87 persen.
"Meskipun Gubernur Sumatera Barat sudah melakukan intervensi di lapangan, mungkin terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan bantuan,” tuturnya.
Tingginya inflasi di Provinsi Sumatera Barat, lanjut Tito, dipicu oleh kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Padahal, produksi beras di Sumatera Barat termasuk surplus.
Selain itu, permintaan beras dari daerah tetangga, seperti Riau dan Kepulauan Riau juga turut memicu inflasi di Sumatera Barat. Pasalnya, harga beras di dua kawasan ini memiliki harga jual relatif lebih tinggi sehingga banyak petani atau pengusaha yang menjual komoditas tersebut ke daerah tetangga.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP).
Dengan demikian, banyak petani atau pengusaha yang menjual berasnya ke daerah tetangga karena dinilai lebih menguntungkan.
"Sebenarnya, Gubernur Sumatera Barat sudah melakukan berbagai langkah yang cukup mendetail untuk menurunkan inflasi. Namun, belanja tidak terduga (BTT) masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, serta provinsi, kabupaten, dan kota lainnya di Indonesia," kata Tito.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, per Jumat (4/11/2022), total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp 17.515,82 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp 2.231,68 triliun dari total anggaran.
Adapun realisasi BTT di tingkat provinsi tercatat 6,25 persen atau Rp 611,60 miliar. Sementara, realisasi BTT di tingkat kabupaten terealisasi 22,62 persen atau Rp 1.302,32 triliun. Adapun realisasi BTT di tingkat kota sebesar 16,09 persen atau Rp 317,76 miliar.
Sementara itu, realisasi BTT untuk Provinsi Sumatera Barat baru sebesar 0,67 persen.
