Advertorial

Mulai dari Kurangi Emisi Karbon hingga Pemberdayaan Masyarakat, PLN Paparkan Penggunaan Biomassa di COP 27 Mesir

Kompas.com - 07/11/2022, 19:53 WIB

KOMPAS.com - Salah satu upaya untuk mengakselerasi pengurangan emisi karbon dunia adalah dengan mengurangi penggunaan energi fosil.

Pada sektor pembangkitan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mulai mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) secara bertahap.

Namun, dalam masa transisi energi, PLN menggunakan teknologi co-firing di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menjelaskan, pihaknya saat ini telah mengimplementasikan teknologi co-firing di 33 PLTU. Pada dua sampai tiga tahun mendatang, PLN akan menambah lagi teknologi co-firing di 48 PLTU.

Hal itu ia sampaikan dalam gelaran Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El Sheikh, Mesir, Minggu (6/11/2022)

Evy menuturkan, pengimplementasian teknologi co-firing oleh PLN tak hanya mengurangi emisi saja. Lebih jauh lagi, melalui pemberdayaan masyarakat, teknologi ini juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanaman tanaman biomassa.

Bahkan, lanjut Evy, ada pula masyarakat yang mengelola sampah rumah tangga di wilayahnya untuk dijadikan pelet untuk bahan baku co-firing. Dengan demikian, teknologi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Hingga saat ini, PLN sudah bisa memproduksi 653 gigawatt hour (GWh) energi bersih yang dihasilkan dari biomassa. Melalui teknologi ini, PLN mampu mereduksi emisi karbon hingga 656.000 ton karbon dioksida CO2," ujar Evy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (7/11/2022).

Dalam satu tahun, sambungnya, PLN membutuhkan 10 juta ton biomassa untuk bisa mengimplementasikan teknologi co-firing di PLTU. Jumlah ini setara dengan 12 persen komposisi biomassa pada satu PLTU.

“Dengan langkah ini, PLN diharapkan bisa menurunkan emisi karbon hingga 1,1 juta ton CO2 per tahun,” imbuh Evy.

Ia melanjutkan, salah satu tantangan dalam mengimplementasikan teknologi co-firing adalah memastikan pasokan biomassa tercukup. Untuk mengamankan pasokan, PLN sejauh ini telah mengantongi kesepakatan kerja sama dengan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Perhutani, PT Perkebunan Nusantara, dan PT Sang Hyang Seri.

"Kami juga bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah untuk mengolah sampah kota menjadi jumputan sehingga bisa menjadi bahan baku biomassa," ujar Evy.

Pemerintah pun tak tinggal diam dalam mendukung rencana PLN ini. Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendarti menjelaskan, langkah yang dilakukan PLN sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon.

Nani menjelaskan, untuk mengembangkan teknologi tersebut, pemerintah Indonesia mendorong pengembangan hutan energi dengan memanfaatkan lahan idle untuk bisa ditanam tanaman energi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemangku kepentingan daerah untuk mengelola sampah kota menjadi biomassa sebagai pasokan ke PLN.

"Tantangan ke depan adalah memastikan pasokan biomassa ini cukup untuk PLTU PLN. Saat ini, kami sedang berkoordinasi lintas kementerian untuk bisa membuat aturan ataupun payung hukum. Dengan begitu, skema ini dapat berjalan dengan baik dan dengan bahan baku yang ekonomis," jelas Nani.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau