Sah! Rp 3 Triliun APBD Surabaya 2023 Dialokasikan untuk Pemberdayaan UMKM
KOMPAS.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya dalam rapat paripurna tepat pada Hari Pahlawan, Kamis (10/11/2022).
Jumlah APBD yang disahkan dalam rapat paripurna itu sebesar Rp 11,2 triliun dengan Rp 3 triliun disiapkan khusus untuk memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) Surabaya.
Dalam rapat itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, pimpinan dan anggota DPRD Surabaya, serta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggunakan pakaian ala pahlawan.
Bahkan, rapat tersebut ditutup dengan menyanyikan lagu “Kebyar-Kebyar” dari Gombloh sembari mengibarkan bendera Merah Putih.
Rapat tersebut ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” oleh anggota DPRD dan jajaran Pemkot Surabaya.
Eri mengatakan, ada semangat kepahlawanan yang diusung Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya ketika mengesahkan APBD 2023 yang tepat pada Hari Pahlawan.
Pasalnya, sebanyak 40 persen atau sekitar Rp 3 triliun APBD dialokasikan khusus untuk UMKM.
“Jadi, UMKM akan menjadi prioritas untuk membangkitkan ekonomi Surabaya. Ini saatnya kita bangkit bersama melalui pemberdayaan UMKM. Tujuan utama kami adalah mengentaskan kemiskinan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/11/2022).
Menurutnya, saat ini sudah ada program padat karya untuk pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Surabaya.
Salah satu program Pemkot Surabaya yang sudah berjalan dan menuai hasil adalah program padat karya paving.
Sebagai contoh, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah mendapatkan penghasilan sebesar Rp 6 juta. Kemudian, masyarakat yang mengikuti program padat karya jahit sudah mendapatkan penghasilan Rp 4 juta.
“Ini adalah wujud nyata dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Eri.
Eri menegaskan, berbagai program tersebut selalu didukung DPRD Surabaya.
Bagi dia, pemerintah daerah (pemda) bukan berarti sendiri, melainkan juga kesatuan kekuatan besar antara pemda dan DPRD-nya.
“Insyaallah, kalau kita bergerak bersama, pengangguran dan kemiskinan bisa diselesaikan bersama. Atas nama Pemkot Surabaya, kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD Surabaya yang telah mencurahkan waktunya untuk membahas APBD Surabaya 2023,” katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, pimpinan dan anggota DPRD Surabaya, serta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggunakan pakaian ala pahlawan dalam rapat paripurna yang digelar tepat pada Hari Pahlawan, Kamis (10/11/2022). Untuk diketahui, APBD Surabaya 2023 diproyeksikan mencapai Rp 11,2 triliun, atau naik Rp 500 miliar dari APBD 2022.
Total pendapatan Pemkot Surabaya sebesar Rp 10,4 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
Dari PAD, pendapatan ditargetkan mencapai Rp 6,5 triliun dengan sumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
Sementara itu, pendapatan transfer ditargetkan mencapai Rp 3,9 triliun.
Optimistis menumbuhkan ekonomi Surabaya
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, sesuai dengan keputusan badan musyawarah, rapat paripurna DPRD mengesahkan APBD Surabaya Tahun Anggaran 2023 pada 10 November 2022 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Menurutnya, Hari Pahlawan selalu dikenang dengan khidmat karena arek-arek Surabaya telah berjuang dan bertempur dengan gagah berani mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Hari ini, kami ingin menyerap seluruh semangat arek-arek Suroboyo itu. Makanya, kami sahkan APBD Surabaya dengan kekuatan Rp 11,2 triliun,” jelasnya.
Adi menyebutkan, terdapat kenaikan hingga Rp 500 miliar jika dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penambahan APBD ini merupakan bentuk optimisme akan pertumbuhan ekonomi Surabaya di tahun mendatang,” katanya.
Selain itu, kata dia, pengesahan APBD dengan waktu yang lebih dini diharapkan dapat menata skema pembangunan Surabaya dengan lebih baik.
Sebab, Pemkot Surabaya bisa merencanakan proyek-proyek lelang dan sebagainya lebih dini sehingga pada 1 atau 2 Januari 2023, APBD 2023 sudah bisa digunakan.
“Jadi, kami semua berharap, penyerapan bisa maksimal dan kepentingan-kepentingan pada masyarakat, terutama untuk peningkatan ekonomi bisa dilayani dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Adi juga berharap, pertumbuhan ekonomi di Surabaya harus mencakup semua strata, bukan hanya ekonomi kelas atas, melainkan juga ekonomi yang berbasis rakyat, seperti pasar rakyat dan UMKM.
“Ini harus tumbuh karena ekonomi yang berbasis kerakyatan menjadi penggerak ekonomi Surabaya,” tegasnya.
Adi menjelaskan, APBD 2023 berkonsentrasi di bidang pendidikan dengan menjamin pendidikan gratis, pemberian beasiswa, serta pemberian seragam gratis untuk SD dan SMP negeri ataupun swasta, terutama bagi keluarga MBR.
“Ada pula penambahan kenaikan honor guru Taman Pendidikan Al Quran (TPQ), Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Kader Surabaya Hebat (KSH),” ujarnya.
Adi menegaskan, setelah pengesahan tersebut, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Surabaya akan menggunakan semua kewenangannya untuk mengawasi APBD 2023.
Pengawasan tersebut akan dilakukan dari waktu ke waktu, terutama terkait ketepatan dalam menyalurkan anggaran.
“Teman-teman DPRD sangat rajin dan teliti untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Surabaya. Semoga pada 2023, Surabaya terus membaik dan lebih maju,” jelasnya.
