Pembangunan Papua di Masa Presiden Joko Widodo Diapresiasi Berbagai Pihak

KOMPAS.com - Upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan di Papua mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pasalnya, selain mendukung kemajuan, upaya tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah paling timur Indonesia itu.

Salah satu upaya yang gencar dilakukan pemerintah pusat adalah pembangunan infrastruktur. Teranyar, pemerintah membangun Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura dan Jembatan Youtefa di Kota Jayapura. Hal ini dilakukan pemerintah supaya Papua tidak tertinggal dengan daerah lain.

Bahkan, pemerintah pusat juga memercayakan Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XX pada 2021.

Warga Kampung Welarek, Kabupaten Yalimo, Anis Wayag, mengapresiasi percepatan pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan pemerintah pusat. Salah satunya adalah pembangunan jalan Trans-Papua.

Anis menuturkan, sebelum infrastruktur itu ada, ia menghabiskan waktu hingga sebulan untuk berjalan kaki dari kampungnya ke Elelim, ibu kota Yalimo. Setelah Jalan Trans-Papua dibangun, perjalanan tersebut cukup ditempuh dalam sehari.

"Bagi saya, ini adalah jalan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi kasih uang, terus jalan tersebut ada," ujar Anis dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Sejak awal, pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Papua, terutama jalan Trans-Papua. Hal ini untuk memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka.

Bagi para pedagang atau wirausaha, keberadaan jalan Trans-Papua dapat menghemat ongkos kirim barang dan bahan bakar minyak (BBM) karena barang cepat sampai. Dengan begitu, mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Selain itu, jalan dan jembatan baru yang dibangun oleh pemerintah pusat juga memudahkan masyarakat Papua dalam memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan. Mereka bisa datang ke pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau rumah sakit lebih cepat.

Dengan demikian, korban kecelakaan atau warga yang sakit parah bisa ditangani dengan cepat. Para bidan juga dapat menangani ibu hamil lebih cepat sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu hamil di Papua.

Atas hal tersebut, Sekretaris Umum Barisan Merah Putih Provinsi Papua Wusabek Wantik mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di Papua.

DOK. kemenkeu.go.id Akses transportasi di Papua sudah bagus.

Menurutnya, akses transportasi di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah bagus dan tidak kalah dengan di Pulau Jawa.

“Sekarang, kondisi jalan sudah mulai normal dan bagus. Saya melihat jalan-jalan sudah mulai macet. Aktivitas transportasi darat, laut, dan udara sudah normal kembali. Pasar-pasar juga sudah ramai,” ujar Wusabek.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat juga berupaya menyesuaikan harga berbagai komoditas di Papua. Contohnya adalah harga semen. Seperti diketahui, harga semen di Papua sebelumnya jauh lebih mahal ketimbang di Pulau Jawa, yakni Rp 2 juta per sak.

Namun, sejak pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di Papua, harga semen dapat ditekan menjadi Rp 500.000 sampai Rp 650.000 per sak.

Hal tersebut berkat adanya Jalan Trans-Papua yang membuat pengangkutan semen bisa dilakukan melalui jalur darat. Dengan demikian, biaya distribusi dapat dipangkas sehingga harga semen lebih murah. Sebelumnya, semen harus dibawa dengan pesawat terbang.

Pengurangan harga semen tersebut pun berpengaruh signifikan bagi pembangunan Papua. Sebab, banyak infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun membutuhkan semen sebagai bahan baku. Apabila harga semen lebih murah, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga bermanfaat bagi rakyat Papua.

Dukung pemekaran wilayah

Selain dukungan pembangunan infrastruktur, masyarakat Papua juga mendukung pemekaran wilayah Papua yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Penambahan provinsi baru di Papua dinilai membuat pembangunan di Bumi Cendrawasih, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur, menjadi lebih gencar.

Dengan pembangunan yang lebih luas, masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Hal ini mengingat kondisi geografis di banyak daerah di Papua penuh tantangan dan menyulitkan mobilitas masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu turun tangan untuk membuka akses jalan di Papua. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan mobilitas, termasuk menggunakan motor.

Perhatian besar pemerintah pusat terhadap kemajuan Papua diapresiasi oleh banyak pihak. Bahkan, masyarakat adat Wate di Kabupaten Nabire rela menghibahkan 75 hektare tanah adat untuk dijadikan kantor Gubernur Papua Tengah.

DOK. BPMI Setpres Presiden Joko Widodo saat meresmikan sejumlah arena PON Papua.

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dukungan dan apresiasi mereka kepada pemerintah pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyatakan bahwa hibah tersebut merupakan bentuk dukungan luar biasa dari rakyat. Bahkan, rumah dinas bupati juga direlakan untuk digunakan oleh penjabat gubernur yang nanti terpilih.

“Dukungan masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah otonom baru (DOB) di luar dugaan saya, termasuk rumah dinas bupati yang direlakan untuk digunakan penjabat gubernur nanti,” ujar Wempi.

Apresiasi dari berbagai pihak terhadap pembangunan Papua merupakan bukti bahwa rakyat mendukung komitmen dan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini merupakan bukti kecintaan mereka terhadap pemerintah Indonesia.

Masifnya pembangunan di kawasan Indonesia Timur merupakan langkah konkret yang diberikan Indonesia kepada Papua.

Pasalnya, setiap rakyat Indonesia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, berhak untuk menikmati buah pembangunan, yakni kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bentuk implementasi pemerintah pusat terhadap amanah Undang-Undang Dasar 1945.