FNS 2022 Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen, Wapres Maruf: Perlu Koordinasi Langsung di Lapangan
KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Tanoto Foundation menggelar Forum Nasional Stunting (FNS) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Acara tersebut digelar untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi spesifik dan sensitif serta penetapan sasaran keluarga berisiko stunting.
Pada kesempatan itu, Ketua BKKBN Dr HC dr Hasto Wardoyo menyampaikan laporan terkait progres percepatan penurunan stunting nasional kepada Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) KH Maruf Amin.
Ada empat poin utama yang disampaikan Hasto dalam laporannya kepada Wapres.
Pertama, tentang penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting, serta audit kasus stunting.
Kedua, tentang pemetaan peran kementerian dan lembaga dalam percepatan penurunan stunting.
"Sebenarnya, sinergitas antara kementerian dan lembaga sudah sangat kuat, saling mengisi, dan meningkatkan. Hanya saja, pemetaan peran belum sepenuhnya dapat diimplementasikan atau dikawal sampai ke tingkat daerah. Isu sumber data, ketersediaan data, serta anggaran menjadi sangat krusial," kata Hasto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (6/12/2022).
Ketiga, BKKBN telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPSS) di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). Adapun TPPS provinsi dan kabupaten atau kota telah terbentuk 100 persen, sedangkan pada tingkat kecamatan dan desa atau keluarga mencapai 99 persen.
"Untuk TPK, BKKBN telah merekrut 200.000 tim di seluruh provinsi dan menjalankan orientasi bagi TPK untuk meningkatkan capacity building yang berkelanjutan. Selain itu, telah dilaksanakan juga orientasi dan penguatan TPPS, serta perekrutan 587 satuan tugas (satgas) di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota," jelas Hasto.
Ketua BKKBN Dr HC dr Hasto Wardoyo dalam acara FNS 2022.Keempat, koordinasi dan penguatan peran mitra dalam percepatan penurunan stunting.
Menurut Hasto, salah satunya dalam diwujudkan dengan pendekatan pentaheliks dengan melibatkan mitra dan di luar pemerintahan.
"Program matching fund merupakan salah satu upaya dalam mendorong kemitraan melalui platform KEDAI REKA, intervensi gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), kerja sama dengan Tanoto Foundation dalam bentuk pengembagan modul Bina Keluarga Balita (BKB) Emas, dan BKB Holistik Integratif Unggulan," ungkap Hasto.
Selanjutnya, kata Hasto, juga terjalin kerja sama dengan 1.000 Days Foundation dalam bentuk training Poster Penting untuk 3.000 bidan yang menjadi TPK. Lalu, dibentuk juga program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting.
Hasto menambahkan, perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu dipantau dan dikawal dengan baik dan sistematis. Upaya ini perlu melibatkan semua level TPPS secara aktif, termasuk dari hingga desa kelurahan. Pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tugas bersama yang tidak mudah.
“Namun, kita juga tidak boleh lengah dengan 22 provinsi lain yang kemungkinan secara random akan terjadi peningkatan angka stunting. Di kabupaten atau kota, kami memiliki beberapa agenda strategis yang dapat dimanfaatkan bersama di tingkat pusat, yaitu Rapat Koordinasi (Rakor) TPPS Semester II yang rencananya akan dilaksanakan pada Selasa (13/11/2022). Semoga hasil FNS hari ini dapat menjadi masukan dalam momen tersebut,” ungkapnya.
Wakil Presiden Mar'ruf Amin hadir dalam acara FNS 2022.Pada kesempatan sama, Wapres Ma’ruf mengatakan bahwa FNS 2022 harus menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi. Sebab, target penurunan 14 persen angka stunting di Indonesia harus diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun.
"Kami ingin, ketika negara merayakan 100 tahun kemerdekaan pada 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global. Saya berharap, target Indonesia Emas mampu menjadi realita," kata Ma'ruf.
Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan, masih terdapat kendala dalam penanganan stunting di lapangan, khususnya terkait pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang telah ditangani oleh kementerian dan lembaga terkait. Adapun penanganan itu meliputi tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif.
"Masalah besar dalam tata kelola adalah soal koordinasi. Untuk itu, saya meminta koordinasi antarlembaga di semua tingkatan pemerintah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, untuk segera dibenahi. Saya meminta untuk melakukan koordinasi langsung dalam pelaksanaan program," ujar Ma’ruf.
Masalah lain, kata Ma’ruf, ada pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat. Masalah ini meliputi kapasitas SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional yang perlu dioptimalkan.
"Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan membutuhkan koordinasi dan pembagian peran dengan baik. Untuk itu, mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, dan dukungan operasional yang mencukupi," ucap Ma’ruf.
Ma’ruf menambahkan, koordinasi perlu dilakukan oleh kader di pos pelayanan terpadu (posyandu), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), penyuluh keluarga berencana, bidan desa, kader sanitasi, kader pembangunan manusia, karang taruna, dan petugas pusat kesehatan masyarakat, dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“FNS 2022 dapat menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen kepala daerah dalam membuat kebijakan dan anggaran program dalam percepatan penurunan stunting, serta meningkatkan koordinasi antar-organisasi dan pemangku kepentingan,” jelas Maruf.
Sebagai informasi, FNS 2022 turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono. Sementara, Maruf didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Setwapres Guntur Iman Nefianto, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Setwapres Velix Wanggai.
Hadir pula Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Dr Ir Suprayoga Hadi, MSP serta Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Dr Ir Subandi, MSc,
Selanjutnya, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional DR Nyoto Suwignyo, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr Maria Endang Sumiwi, MPH, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi.
