Pos Indonesia Jamin Penyaluran BLT BBM, PKH, dan Bansos Sembako di Wilayah 3T Tepat Waktu
KOMPAS.com - PT Pos Indonesia (Persero) mengejar waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tahap 2, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial (Bansos) Sembako agar tidak melebihi target yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni hingga akhir Desember 2022.
Adapun nominal dana BLT BBM yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 300.000 untuk dua bulan, Bansos Sembako IV (Oktober, November, dan Desember) sebesar Rp 200.000 per bulan dengan total Rp 600.000, dan PKH dengan nominal beragam mulai dari Rp 225.000 hingga Rp 3 juta.
Saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kantor Pos KCP Batam Nagoya Plaza dan KCP Batam Batu Aji Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (10/12/2022), Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris mengatakan, periode penyaluran sangat istimewa karena perseroan menyalurkan tiga bantuan sekaligus.
“Istimewanya, penyaluran BLT BBM tahap 2 bersamaan dengan penyaluran PKH dan Bansos Sembako. Mengingat Pos Indonesia menyalurkan tiga bantuan, uang yang disalurkan cukup besar sehingga butuh persiapan matang, khususnya mitigasi risiko terkait pengamanan,” ujar Haris.
Untuk diketahui, dalam kunker tersebut Haris didampingi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Bansos Hendra Sari, Deputi Employee Value Proposition (EVP) Regional 1 Sumatra Fediyan Syahputra, dan Kepala KCU Pos Indonesia Kepri Elan Pramudiansyah.
Pada kesempatan tersebut, Elan mengatakan bahwa ada penambahan data untuk penyaluran BLT BBM tahap 2 di Kota Batam.
Per Senin (12/12/2022), lanjut Elan, data penyaluran BLT BBM yang dibarengi dengan PKH dan Bansos Sembako mencapai 97,69 persen.
Adapun Kota Batam mendapat alokasi penyaluran BLT BBM tahap 2 untuk 50.358 KPM. Dari jumlah tersebut, Pos Indonesia telah mencairkan ke 49.196 KPM.
-Penyaluran bansos di wilayah 3T
Haris mengatakan, terkait penyaluran BLT di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), pihaknya optimistis, petugas Pos Indonesia telah terlatih mengatasi tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Petugas saat menerima data sudah melakukan mapping atau pemetaan lokasi penerima dan Kantor Pos terdekat. Kemudian, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk penjadwalan penyaluran. Kami (Pos Indonesia) menyiapkan transportasi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait dan aparat keamanan,” Kata Haris.
Pada kesempatan sama, Hendra mengatakan, berkat koordinasi yang baik, penyaluran bansos saat ini hampir mencapai 100 persen. Hanya tersisa sekitar 3 persen yang belum tersalurkan kepada KPM di wilayah 3T.
“Untuk Bansos Sembako, kami sudah salurkan 97 persen. Tersisa 3 persen lagi yang belum disalurkan karena KPM rata-rata berada di wilayah yang tidak mudah atau 3T,” terang Hendra.
Meski tidak mudah menyalurkan bansos di wilayah 3T, lanjut Hendra, Pos Indonesia berkomitmen penuh untuk menyampaikan amanah pemerintah tersebut hingga sampai ke tangan KPM. Bahkan, Pos Indonesia memberikan perhatian khusus dalam penyaluran di wilayah 3T.
“Untuk percepatan penyaluran di daerah 3T, kami memberikan perhatian khusus. Sejak awal, kami sudah ingatkan kepada tim untuk segera menjadwalkan pembayaran, bekerja sama dengan pemda, dan penyedia transportasi,” kata Hendra.
Selain itu, imbuh Hendra, Pos Indonesia memberikan biaya operasional lebih tinggi daripada biaya yang diterima dari pemberi kerja. Hal ini merupakan bentuk subsidi silang karena wilayah 3T berhak mendapatkan perlakuan yang sama.
“Mereka berhak mendapatkan bantuan dengan cepat seperti yang dilakukan di daerah yang mudah dijangkau,” ujarnya.
-Tantangan penyaluran
Hendra pun menjelaskan sejumlah tantangan lain yang dihadapi Pos Indonesia dalam menyalurkan tiga bansos tersebut. Salah satunya adalah memastikan kesesuaian nominal uang yang diterima KPM.
“Karena sekarang ini jumlah programnya banyak, nilai bantuannya bervariasi. Satu orang KPM bisa mendapatkan uang bantuan di atas Rp 4 juta sehingga kami sangat berhati-hati dalam menyampaikannya. Kami pastikan uang dihitung di depan petugas, tidak ada komplain ketika sudah meninggalkan loket pembayaran,” kata Hendra.
Untuk memudahkan sekaligus meminimalisasi risiko uang tercecer, petugas Pos Indonesia menyerahkan uang yang sudah dihitung di dalam plastik.
-“Kami juga menghadapi risiko membawa uang dalam jumlah banyak. Kami harus menyiapkan uang pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, dan Rp 5.000-an. Pasalnya, untuk PKH, angkanya bukan kelipatan pecahan Rp 100.000, melainkan Rp 5.000. Itu menjadi tantangan kami menyiapkan uang dan membawa uang dalam volume lebih banyak,” tuturnya.
Untuk diketahui, Pos Indonesia menyiapkan tiga skema penyaluran ketiga bansos tersebut, yakni melalui Kantor Pos, dibagikan di komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM yang sedang sakit, lansia, atau penyandang disabilitas.
Untuk itu, Hendra mengimbau kepada KPM agar menaati jadwal penyaluran dan tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes) ketika sedang mengantre mengambil bansos.
“Apabila sakit atau berhalangan, tidak usah memaksakan datang ke Kantor Pos atau komunitas. Cukup informasikan kepada petugas Pos (Indonesia), nanti petugas akan datang membayarkan di rumah penerima. Jangan pernah memberikan apa pun kepada petugas Pos (Indonesia) karena mereka sudah kami bayar dan difasilitasi. Masyarakat berhak menerima uang utuh tanpa potongan apa pun,” kata Hendra.
Lebih lanjut, Hendra menjamin komitmen Pos Indonesia menyalurkan seluruh bansos tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.
Selain itu, Pos Indonesia pun menyatakan kesiapannya jika kembali dipercaya pemerintah untuk menyalurkan beragam bansos.
“Layanan yang dimiliki Pos Indonesia secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Kemampuan membayarkan lebih cepat, serta pengalaman mendatangi orang dan berkomunikasi dengan masyarakat lebih baik. Kami berharap, semua pihak bisa memanfaatkan ini. Hal ini merupakan sumbangsih Pos Indonesia untuk negara,” ujar Hendra.
Terpopuler
