BNPP Terjunkan Tim ke Lokasi Pembangunan Lima PLBN
KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menerjunkan tim ke lokasi pembangunan lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.
Upaya tersebut dilakukan untuk memetakan tunggakan pekerjaan dan kebutuhan mendesak yang memerlukan penanganan segera sebelum kelima PLBN itu dikelola oleh BNPP RI.
Adapun kelima PLBN baru tersebut, yakni PLBN Serasan di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; PLBN Napan di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon mengatakan, BNPP telah menerjunkan tim persiapan pengelolaan PLBN untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat, imigrasi, serta keamanan, seperti Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Robert memaparkan bahwa pada tahap awal, BNPP RI telah melakukan pengaturan rencana penggunaan ruang pada gedung utama atau zona inti PLBN.
BNPP RI menerjunkan tim ke lokasi pembangunan lima PLBN baru. Pihaknya juga memetakan dan mengidentifikasi berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian, seperti tunggakan pekerjaan fisik serta kebutuhan-kebutuhan mendesak yang perlu ditangani segera.
Berdasarkan laporan awal, penerjunan tim BNPP akan dimulai di PLBN Jagoi Babang pada minggu awal Januari 2023.
"Kami mencatat beberapa kebutuhan dan pekerjaan fisik untuk lima PLBN, seperti pembangunan pagar serta ketersediaan meubelair dan furnitur. Oleh karena itu, kami berencana melihat kondisi langsung kelima PLBN tersebut dan berkoordinasi langsung dengan pihak pelaksana pembangunan PLBN di lapangan,” ujar Robert dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (6/1/2023).
Robert menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas penyelesaian pekerjaan di setiap PLBN baru.
"Kami juga telah menjalin kesepakatan dengan Ditjen Cipta Karya untuk membicarakan rencana penyelesaian beberapa tunggakan pekerjaan pada setiap PLBN baru," tuturnya.
