Tata Kelola Keuangan di Lingkup Kemendagri Didorong agar Semakin Akuntabel
KOMPAS.com - Tata kelola keuangan di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didorong agar semakin akuntabel. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip good government dan clean governance.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Perpajakan bagi Instansi Pemerintah Lingkup Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (15/2/2023).
Adapun kegiatan tersebut diikuti sejumlah pejabat dan jajaran pegawai Kemendagri.
“Jadi, apa sasaran dan tujuan yang ingin kita capai pada sosialisasi hari ini, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kemendagri semakin akuntabel,” terang Suhajar seperti tertuang dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.
Oleh karena itu, lanjut Suhajar, pejabat di tiap komponen Kemendagri perlu memastikan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dapat semakin akuntabel.
Dia menyebutkan, sejumlah prinsip pelaksanaan anggaran yang perlu diperhatikan meliputi ketertiban, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Suhajar menegaskan bahwa efisiensi merupakan prinsip penting dalam melakukan pengelolaan, termasuk di bidang keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, kata dia, efisiensi menjadi faktor penting untuk memenangi sebuah persaingan.
“Siapakah manajer terbaik dalam sebuah organisasi dan sebuah perusahaan? (Dia) adalah manajer-manajer yang memuliakan efisiensi,” terangnya.
Suhajar menekankan, pengelolaan keuangan yang efisien tersebut membutuhkan kemauan baik dari pejabat eselon I, eselon II, serta eselon III. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada seluruh jajaran Kemendagri untuk mendukung upaya tersebut.
Pada kesempatan itu, Suhajar juga menekankan pembenahan tata cara pembayaran pajak penghasilan (PPh). Berbagai persoalan yang perlu diperbaiki wajib menjadi perhatian semua pihak sehingga pembayaran PPh berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan dan Aset Kemendagri Marisi Parulian dalam laporannya berharap, kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan para peserta ihwal kebijakan terkait dengan pelaksanaan anggaran dan perpajakan di lingkup Kemendagri.
Ia juga berharap, kegiatan itu dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Melalui sosialisasi tersebut, peserta juga diharapkan lebih cermat dalam mengelola anggaran sehingga temuan penyalahgunaan dari internal ataupun eksternal bisa diminimalkan.
