Mendagri Minta Bupati dan DPRD Jeli Menggali Potensi Daerah untuk Tingkatkan PAD
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar pendapatan daerah harus lebih besar daripada belanja daerah sesuai prinsip ekonomi.
Untuk itu, kepala daerah serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus jeli menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Workshop Nasional 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (6/3/2023).
“Kepala daerah dan DPRD harus berpikir bagaimana caranya menggali potensi daerah masing-masing untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal tanpa membebani rakyat,” kata Mendagri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (8/3/2023).
Mendagri mengatakan, peningkatan PAD bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Inisiatif tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dengan memberikan kemudahan perizinan dan bantuan subsidi transportasi untuk UMKM. Kebijakan ini mampu meningkatkan PAD DI Yogyakarta.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memberikan paparan. “Untuk memperkuat PAD, kepala daerah dan DPRD bisa menggunakan berbagai cara kreatif. Jangan bergantung pada pemerintah pusat, terutama daerah pemekaran. Pemekaran sebagai bagian dari otonomi daerah seharusnya berguna untuk mempercepat pembangunan sekaligus juga pemerataan,” tuturnya.
Tak kalah penting, Mendagri meminta pimpinan dan anggota DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Secara khusus, Tito meminta DPRD dan pemerintah kabupaten untuk mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai atau golongan.
Ia menilai, bupati dan DPRD harus memiliki kesamaan visi untuk memajukan dan menyejahterkan bangsa. Perebutan kekuasaan pada tahun pemilu menjadi urusan lain karena merupakan dinamika dari demokrasi.
“Namun, kalau bicara untuk bangsa dan negara, urusan politik harus dibedakan dengan kepentingan membangun negeri,” kata Mendagri.
