KOMPAS.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membagikan dividen sebesar 85 persen dari laba bersih konsolidasian sepanjang 2022 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan nilai sebesar Rp 43,94 triliun.
Pembagian dividen tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Adapun jumlah itu sudah termasuk dividen interim senilai Rp 8,60 triliun yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada Jumat (27/1/2023). Dengan begitu, BRI tinggal membayarkan sisa dividen tunai yang bernilai sekurang-kurangnya Rp 34,89 triliun.
Untuk diketahui, sepanjang Januari hingga Desember 2022, BRI Group berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp 51,4 triliun atau tumbuh 67,15 persen secara year on year (yoy) dengan total aset tumbuh double digit sebesar 11,18 persen yoy menjadi Rp 1.865,64 triliun.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, hal tersebutlah yang mendasari pihaknya untuk membagikan dividen sebesar 85 persen dari laba bersih konsolidasian 2022 atau senilai Rp 43,94 triliun.
“Sementara, 15 persen sisanya yang senilai Rp 7,67 triliun digunakan sebagai laba ditahan,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin.
Sunarso melanjutkan, untuk dividen yang menjadi bagian negara dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19 persen saham atau senilai Rp 23,15 triliun, akan disetorkan melalui Rekening Kas Umum Negara (KUN).
“Ini merupakan bukti nyata kontribusi (BRI) untuk negeri. BRI merupakan banknya rakyat, berbisnis dengan rakyat dan diproses dengan caranya rakyat. Karena itu, keuntungannya juga dikembalikan kepada rakyat Indonesia melalui setoran dividen dan pajak kepada negara,” terangnya.
Terkait penetapan dividend payout ratio sebesar 85 persen, Sunarso menjelaskan bahwa hal ini dilakukan atas pertimbangan kekuatan struktur modal dan likuiditas BRI yang kini optimal.
“Dengan rasio pembayaran dividen sebesar 85 persen, capital adequacy ratio (CAR) perseroan tetap terjaga di kisaran 20 persen untuk jangka panjang,” tambahnya.
Selain membagikan dividen, BRI juga mendapat persetujuan untuk membeli saham perseroan (buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh buyback sebesar Rp 1,5 triliun.
“Buyback dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan rasio kepemilikan saham BBRI oleh pekerja sehingga sense of ownership pekerja terhadap BRI diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong kontribusi pekerja BRI agar lebih optimal dalam pencapaian target dan peningkatan kinerja perseroan,” jelas Sunarso.
Tetapkan kepengurusan baru dewan
Selain pembagian dividen dan pembelian kembali saham perseroan, BRI juga menetapkan kepengurusan baru dewan komisaris dan anggota direksi dalam RUPST 2023.
Adapun peran komisaris yang sebelumnya dipegang oleh Hadiyanto kini diemban Awan Nurmawan Nuh.
Meski begitu, anggota Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BRI yang baru.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Independen : Rofikoh Rokhim
Komisaris : Awan Nurmawan Nuh*
Komisaris : Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen : Hendrikus Ivo
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi
Komisaris Independen : Agus Riswanto
Komisaris Independen Paripurna : Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen : Numaria Sarosa
Anggota Direksi
Direktur Utama : Sunarso
Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Mikro : Supari
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Amam Sukriyanto
Direktur Bisnis Konsumer : Handayani
Direktur Human Capital : Agus Winardono
Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu R.K
Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Arga Mahanana Nugraha
Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan : Agus Noorsanto
Direktur Jaringan dan Layanan : Andrijanto
Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto
Bahas lima agenda penting lainnya
RUPST BRI 2023 juga membahas lima agenda lainnya. Pertama, menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil’ untuk Tahun Buku 2022.
Selain itu, diputuskan pula pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan dewan komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
Kedua, menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2023, serta tantiem untuk Tahun Buku 2022 bagi direksi dan dewan komisaris perseroan.
Ketiga, menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Untuk Tahun 2023.
Keempat, menyetujui rencana resolusi (resolution plan) perseroan dan penginian rencana aksi (recovery plan) perseroan.
Kelima, melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tahun 2021.
Sunarso mengatakan, dengan hasil RUPST 2023, perseroan berkomitmen untuk menjadikan 2022-2024 sebagai tahun transisi bagi pemulihan bisnis perseroan sembari memperkuat kapasitas internal perusahaan untuk dapat mendorong akselerasi bisnis pasca pandemi (strengthen the core to scale up and scope up).
“Penguatan atas aspek-aspek inti (dalam hal ini bisnis beserta enabler-nya) yang berimplikasi kuat terhadap kinerja perseroan, tetap terus dilakukan sebagai strategi penguatan fundamental guna menjaga kemampuan perseroan untuk tetap tumbuh sehat dan berkelanjutan di tengah disrupsi dan ketidakpastian,” kata Sunarso.