Lebih dari 95 Persen Penduduk Terdaftar JKN, Pulau Papua Sandang Status UHC

KOMPAS.com - Seluruh provinsi di Pulau Papua saat ini resmi menyandang status Universal Health Coverage (UHC). Ini lantaran 5.588.126 penduduk di Tanah Papua telah terdaftar ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka ini setara dengan 95 persen dari total keseluruhan penduduk yang ada di wilayah itu.

Meski begitu, upaya pemerintah dalam mengajak masyarakat Papua ke dalam Program JKN bukan tanpa hambatan.

Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan David Bangun mengatakan, kondisi geografis, aksesibilitas, ketersediaan sarana prasarana, serta jaringan komunikasi dan data (jarkomdat) di Papua jadi tantangan untuk merealisasikan UHC

Meski begitu, ia tetap merasa puas lantaran kerja keras yang dilakukan oleh semua Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mampu membuahkan hasil positif.

“Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi komitmen dan kerja keras yang luar biasa dari seluruh pemprov di Papua. Berkat itu, kini setiap warga di Papua bisa memiliki perlindungan finansial dan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif,” ujar David dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

David menambahkan, capaian yang diraih oleh masyarakat Papua merupakan pembuktian dari komitmen pemerintah daerah setempat dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN.

Tak hanya itu, keikutsertaan masyarakat Papua pun menambah jumlah masyarakat Indonesia yang mengikuti program JKN menjadi 252.17 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari total keseluruhan penduduk.

Meski begitu, David berharap, pencapaian UHC juga diiringi dengan peningkatan mutu layanan dan kemudahan akses layanan kesehatan.

Adapun untuk mewujudkan hal tersebut, BPJS Kesehatan dikatakannya tengah menggeber mutu layanan program JKN melalui berbagai inovasi dan digitalisasi pada 2023.

Melalui upaya itu, pemerintah kini menerapkan kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta JKN untuk berobat di fasilitas kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga akan memastikan jika peserta JKN tidak akan dikenakan biaya saat mengakses layanan kesehatan sepanjang yang bersangkutan sudah mengikuti prosedur.

Tak sampai di situ, peserta JKN pun kini juga tidak perlu menyerahkan fotokopi kartu JKN, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan berkas lainnya saat mengakses layanan BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan juga berkomitmen melayani peserta JKN secara borderless (tanpa batas). Artinya, proses layanan peserta JKN bisa dilakukan di seluruh Indonesia dan tidak bergantung pada domisili,” kata David.

Semua upaya tersebut, lanjut David, telah diwujudkan melalui pengembangan kanal layanan digital, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165.

Meski begitu, David juga memahami bahwa upaya digitalisasi yang telah dilakukan oleh pihaknya belum sepenuhnya optimal dan dapat menjangkau semua masyarakat di Pulau Papua.

Hal tersebut lantaran tidak semua wilayah di pulau itu memiliki jarkomdat ataupun kemudahan akses secara geografis.

“Tak hanya itu, tidak semua lapisan masyarakat familier dengan smartphone. Maka itu, kami juga menghadirkan layanan seperti Mobile Customer Service (MCS) yang siap membantu masyarakat. Kami jelas memerlukan dukungan pemerintah daerah setempat agar kemudahan-kemudahan layanan tersebut juga dirasakan peserta JKN di Tanah Papua,” kata David.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menuturkan bahwa Program JKN telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, ia memastikan bahwa pihaknya akan selalu proaktif dalam berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan jajaran dinas terkait. Utamanya, dalam menyisir data penduduk setempat guna meningkatkan validitas dan akurasi data kepesertaan JKN di wilayah tersebut.

“Program JKN telah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan. Kami akan memperkuat kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari wilayah perkotaan,” kata Nikolaus.

Nikolaus pun ingin semua warga Papua Pegunungan bisa memanfaatkan layanan kesehatan BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku dengan sebaik-baiknya.