Paparkan Perkembangan Program JKN ke DPR, BPJS Kesehatan Buktikan Beri Dampak Positif bagi Masyarakat

KOMPAS.com – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan dampak positif terhadap layanan kesehatan di Indonesia.

Program yang diselenggarakan sejak 2014 itu telah melakukan transformasi dan berhasil memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ghufron dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa (4/4/2023).

Ia mengatakan bahwa jumlah cakupan kepesertaan program JKN hingga saat ini telah mencapai 248,77 juta jiwa atau sebesar 90,34 persen dari total penduduk Indonesia, yakni 275 juta jiwa.

“Upaya tersebut patut diapresiasi karena untuk mencapai jumlah cakupan tersebut dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan demi menjamin kesehatan seluruh penduduk Indonesia,” ujar Ghufron dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (5/4/2023).

Ia menjelaskan bahwasaat ini, Dana Jaminan Sosial (DJS) berada dalam kondisi sehat dengan angka yang wajar tidak berlebihan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa DJS harus mencukupi minimal 1,5 bulan pembayaran klaim.

"BPJS Kesehatan juga berupaya melakukan cleansing dan peningkatan validitas data melalui sinergi yang dibangun dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil),” kata Ghufron.

Selain itu, lanjutnya, tren peningkatan kesesuaian data peserta berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) selama 2021 hingga 2022 juga terus meningkat.

Adapun dalam penyelenggaraan program JKN, BPJS Kesehatan selalu mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian.

Keberhasilan program JKN juga dibuktikan dengan hampir tercapainya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Menurut Ghufron, negara di Eropa rata-rata membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai UHC.

Sebagai contoh, kata dia, Jerman membutuhkan waktu 127 tahun untuk mendapatkan predikat UHC. Itu pun cakupannya tidak 100 persen, tetapi hanya lebih 85 persen dari total penduduk.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan pun telah berhasil meraih sejumlah penghargaan, seperti Gold Champion of Indonesia WOW Brand 2022, Top GRC Awards 2022, dan International Social Security Association (ISSA) Good Practice Awards dengan total 18 penghargaan.

Sementara itu, Ghufron juga mendapat kehormatan mewakili Indonesia untuk menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance International Social Security Association (ISSA) yang beranggotakan 160 negara.

"Pada tahun kesepuluh berjalan, pelaksanaan program JKN sudah on the right track. Sudah lebih dari 90 persen penduduk Indonesia menjadi pesertanya, kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan terus meningkat. Ekosistem, budaya kerja, dan tata kelola pun telah terbangun kuat,” ujar Ghufron.

Ia berharap, keberadaan program JKN dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dapat terus dikawal segenap pihak. Hal ini supaya manfaat yang dirasakan masyarakat Indonesia dapat terus berkelanjutan.

Pada kesempatan sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan bahwa anggota dewan pengawas berperan dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja BPJS Kesehatan untuk perbaikan penyelenggaraan program JKN.

Saran, Nasihat, dan Pertimbangan (SNP) pun telah disampaikan kepada seluruh anggota direksi BPJS Kesehatan dalam mengawal program tersebut ke arah yang lebih baik.

“Kami mengapresiasi yang dilakukan jajaran direksi BPJS Kesehatan yang telah menindaklanjuti masukan dewan pengawas untuk perbaikan program JKN. Harapannya, dengan masukan-masukan yang kami berikan dapat bersama-sama bisa mewujudkan program JKN menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia,” ujarnya.