Dukung Proses Hukum Dapen, Dirut Pelindo: Pembenahan Pengelolaan Jalan Terus

KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) atau Dapen Pelindo.

Direktur Utama (Dirut) Pelindo Arif Suhartono mengatakan, sebagai bentuk dukungan pada hal tersebut, manajemen Pelindo telah menginisiasi kegiatan audit terhadap Dapen Pelindo.

Hal tersebut, kata Arif, merupakan langkah proaktif Pelindo dalam memberantas tindakan pelanggaran, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, audit juga bertujuan untuk memperbaiki tata kelola Dapen Pelindo.

“Ini sejalan dengan program Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang secara serius melakukan pembenahan dana pensiun di lingkungan BUMN,” ujar Arif dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/5/2023).

Terkait Dapen Pelindo, lanjut Arif, pada 2020, manajemen berinisiatif meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit pengelolaan periode 2013-2019. Hasilnya, BPKP menemukan indikasi fraud.

“Kami telah berikan hasilnya ke Kementerian BUMN. Manajemen menegaskan bahwa transformasi Dapen Pelindo yang dimulai sejak 2021 merupakan bukti keseriusan Pelindo untuk mewujudkan dana pensiun yang bersih dan bertata kelola yang baik. Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya terus berjalan sehingga para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," ucap Arif.

Transformasi Dapen Pelindo

Sebagai informasi, Pelindo telah melakukan sejumlah transformasi di jajaran manajemen pada 2021. Dalam transformasi ini, Pelindo resmi menunjuk Mujianto sebagai Dirut DP4 sejak Juni 2021.

Setelah itu, manajemen baru juga menyusun program transformasi yang tertuang dalam roadmap 2021–2025. Roadmap tersebut terdiri dari tiga tahapan, yakni Fit in Business (2021-2022), Enhancement (2023), dan Establishment (2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, terdapat sejumlah program yang telah dilaksanakan, di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan standard operating procedure (SOP), serta penerapan transaksi cashless dan digitalisasi layanan keuangan.

Seluruh transformasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

“Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja Pelindo mulai menunjukkan hasil positif pada 2022. Saat ini, pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10.000 peserta dapat berjalan baik dan lancar,” jelas Mujianto.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Azreal Temi menjelaskan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi Dapen Pelindo.

Ia pun ingin upaya tersebut dapat menciptakan pengelolaan Dapen Pelindo yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi Dapen Pelindo cukup baik karena telah dilakukan tata kelola dari sisi SOP, manajemen, dan pelayanan pada peserta pensiun. Pada 2023, transformasi telah memasuki tahap enhancement dengan fokus peningkatan terhadap kualitas pelayanan serta mengoptimalkan aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable),” terang Azreal.