KOMPAS.com - PT Pos Indonesia (Persero) terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembilan bahan pokok (sembako) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Terbaru, penyaluran bantuan tersebut dilakukan di Kantor Pos Cabang Sumedang, Jawa Barat, mulai dari Rabu (10/5/2023) hingga Sabtu (13/5/2023).
Executive Manager Kantor Pos Cabang Sumedang Defri Maulana mengatakan, bansos tersebut dialokasikan untuk 9.833 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 26 kecamatan di Sumedang.
Adapun bantuan disalurkan dengan tiga metode, yaitu penerima mengambil bantuan secara langsung di Kantor Pos atau komunitas, serta bantuan diantarkan secara langsung ke tempat tinggal KPM (door to door).
"Kalau door to door itu, kami mengutamakan lanjut usia (lansia) atau orang berkebutuhan khusus. Kami memang langsung antar ke rumahnya," kata Defri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/5/2023).
Ia melanjutkan, saat pengambilan bantuan, para KPM diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli. Kemudian, dilakukan pengambilan foto KPM dan lokasi pembayaran secara real-time dengan bantuan artificial intelligence (AI) dan pencocokan data.
Dalam pelaksanaannya, Defri bersyukur kendala sinyal di Sumedang dapat diatasi dengan mode offline aplikasi Pos Giro Cash (PGC).
"Ketika kami ke tempat yang blankspot atau tidak ada sinyal, kami bisa tetap melakukan pembayaran. Data (yang didapat) semua (berupa) foto geo-tagging sehingga koordinat (lokasi KPM) semua tersimpan. Jadi, ketika kami kembali ke tempat yang ada sinyal, kami tinggal menaikkan datanya saja," ungkap Defri.
Hal serupa turut disampaikan Juru Bayar Pos Indonesia Siti Nur Aisyah. Ia mengaku bahwa dalam sehari, pihaknya bisa menyalurkan bansos tersebut kepada 200 KPM dan hampir tidak ada kesulitan dalam penyalurannya.
Kendala, imbuh Siti, justru terjadi kala penyerahan bantuan langsung ke rumah KPM. Ini dikarenakan alamat yang dituju tidak ditemukan atau berada di gang sempit sehingga tidak tidak bisa dilewati kendaraan, sekalipun sepeda motor.
Bantuan tersebut, menurutnya, sangat dibutuhkan KPM, khususnya bagi yang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan, tak sedikit dari mereka tidak mampu untuk membeli beras karena tiidak punya uang cukup.
"Begitu tiba di rumah KPM, kami benar-benar melihat mereka membutuhkan banget (bantuan). Saat itu pula, kami menyadari perjuangan masuk-masuk gang, ke sana ke mari, mencari alamat kayak (lagu) Ayu Ting Ting enggak sia-sia gitu. Alhamdulillah, hal tersebut jadi pengalaman membekas," ujar Siti.
Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Sumedang Sony Sanjaya menambahkan bahwa penyaluran ini berlangsung atas kolaborasi semua pihak termasuk tim pendamping dan aparat penegak hukum.
“Diharapkan KPM menggunakan bansos tersebut dengan bijak,” kata Sony.
Salah satu KPM, Heni Suhaeni, mengapresiasi langkah pemerintah dan Pos Indonesia terkait penyaluran bansos tersebut. Terlebih, menjelang tahun ajaran baru bantuan diperlukan untuk menunjang kebutuhan anak sekolah.
"Harapannya, semoga ke depan (saya bisa) mendapatkan (bantuan) lagi. Saya berterima kasih untuk semuanya pihak yang terlibat dalam penyaluran, terutama buat ketua PKH dan ketua Rukun Tetangga (RT). Selain itu, juga kepada Kantor Pos yang sudah menyalurkan bantuan PKH dengan mudah dan cepat," ungkap Heni.
Sebagai informasi, pengambilan PKH secara langsung di Kantor Pos tidak harus dilakukan oleh KPM yang terdata di Pos Indonesia. Bantuan juga bisa diambil oleh wakil yang masih dalam satu KK.
Cara tersebut ditempuh oleh Deni Apriadi yang menjadi perwakilan orangtuanya lantaran sedang sakit. Ia lantas datang ke Kantor Pos untuk mengambil bantuan senilai Rp 600.000. Ia pun berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemensos, dan Pos Indonesia.
"Semoga semakin banyak yang dapat (bansos) karena banyak juga yang masih membutuhkan," ucap Deni.
Hal tersebut diamini oleh Mimin yang juga merupakan penerima bansos tersebut di Sumedang. Sebelumnya, ia tidak menyangka akan terdaftar sebagai KPM.
Kala itu, ia mengaku sedang berada di angkutan kota (angkot) dalam perjalanan menuju Subang untuk menemui anaknya. Kemudian, ia ditelepon ketua RT untuk datang ke Kantor Pos untuk mengambil PKH.
Baginya, bantuan program PHK senilai Rp 600.000 sangat membantu. Sebab, ia sudah ditinggal suami selama tiga tahun terakhir. Ia juga tidak bekerja dan sehari-hari hanya menerima bantuan dari anak.
"Ini rezeki bagi saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Mimin.