BPJS Kesehatan Berkomitmen Tingkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan di Faskes

KOMPAS.com – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ghufron Mukti berkomitmen mendukung peningkatan kualitas serta akses pelayanan sekunder dan tersier pada fasilitas kesehatan (faskes).

Komitmen tersebut disampaikan Ghufron dalam kegiatan Seminar Perumahsakitan di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (24/5/2023).

Ghufron mengatakan, kinerja BPJS Kesehatan semakin optimal sehingga manfaatnya terasa oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di faskes.

“BPJS Kesehatan sudah on the right track. Secara aset neto pun telah positif dan ingin menjaga cash flow rumah sakit,” ujar Ghufron dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (26/5/2023).

Selain itu, lanjut Ghufron, pihaknya berupaya agar BPJS Kesehatan tidak memiliki utang ke rumah sakit. Bahkan, BPJS Kesehatan memberikan uang muka kepada rumah sakit serta turut mendukung kenaikan tarif layanan kesehatan.

“Hal itu kami lakukan agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan tidak diskriminatif kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," tegasnya.

Ghufron melanjutkan, cakupan kepesertaan program JKN di Indonesia telah mencapai sekitar 254,90 juta jiwa atau sekitar 92,57 persen dari seluruh penduduk. Seiring peningkatan jumlah peserta, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 23.360 faskes tingkat pertama dan 2.943 faskes rujukan.

Untuk diketahui, jumlah pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di faskes sepanjang 2022 mencapai 502,9 juta pemanfaatan atau 1,4 juta per hari kalender.

“Program JKN tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Hal ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” terangnya.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan juga berupaya mengembangkan berbagai inovasi. Inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pihak faskes memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN.

Sebagai contoh, aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk menganalisis pemetaan faskes berbasis data spasial dan informasi geografis. Dengan begitu, potensi pemetaan faskes menjadi lebih obyektif serta dapat diakses oleh publik.

Selain itu, ada pula pengembangan sistem Pemetaan Daerah Belum Tersedia Faskes yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Sistem ini dibuat untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

Pengembangan sistem pemetaan tersebut merupakan salah satu upaya transformasi mutu layanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan berupaya meningkatkan mutu layanan, yakni lebih mudah, lebih cepat, dan setara. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat semakin puas terhadap pelayanan BPJS Kesehatan,’’ tambahnya.

Jaga kualitas

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Jatim Erwin Astha Triyono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mendukung upaya BPJS Kesehatan.

Menurut Erwin, menjaga kualitas dan akses pelayanan peserta JKN merupakan salah satu hal krusial untuk menjamin kesehatan masyarakat.

“Kami berkomitmen mendukung peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan. Apalagi, target universal health coverage (UHC) Pemprov Jatim pada 2024 sebesar 98 persen,” kata Erwin.

Adapun salah satu langkah yang telah diambil Pemprov Jatim untuk mencapai target tersebut adalah optimalisasi perluasan cakupan peserta pada 2023.

“Selain itu, memastikan akses layanan dalam hal pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sarana dan prasarana, serta implementasi kualitas sistem rujukan.

Untuk diketahui, Seminar Perumahsakitan merupakan rangkaian kegiatan The 17th Surabaya Hospital, Medical, Pharmaceutical, Clinical Laboratories Equipment and Medicine Exhibition yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jatim di Surabaya sejak Rabu (24/5/2023) hingga Jumat (26/5/2023).