Mendagri Dorong Pemda dengan Angka Inflasi Tinggi untuk Segera Lakukan Langkah Pengendalian

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) dengan status angka inflasi tinggi untuk segera melakukan upaya pengendalian.

Meski angka inflasi secara nasional per Mei 2023 relatif terkendali, yakni sebesar 4 persen, kondisi inflasi di sejumlah daerah masih beragam. Bahkan, ada pula daerah dengan angka inflasi di atas angka inflasi nasional.

Hal itu dikatakan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/6/2023).

“Inflasi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), merupakan salah satu kabupaten yang masuk kategori inflasi tinggi di Tanah Air. Oleh karena itu, jajaran Kemendagri harus datang ke sana untuk menemukan akar persoalan sekaligus solusi penanganan yang tepat,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Tito menambahkan, selain Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi juga mengalami hal serupa. Berdasarkan pantauan Kemendagri, harga cabai merah di Cimahi meroket.

“Padahal, harga cabai merah di daerah-daerah lain masih terkendali. Di sisi lain, Kota Cimahi konon merupakan daerah subur serta dikelilingi banyak produsen cabai, tapi (sayangnya) masih (menjadi) penyumbang inflasi,” terang Tito.

Mendagri juga menyebutkan sejumlah daerah lain dengan angka inflasi tinggi. Dua di antaranya adalah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Menurutnya, daerah dengan inflasi tinggi perlu mendapat atensi dari pemerintah pusat.

“Ada 46 kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional. Meskipun ada (inflasi) yang tinggi sekali, ada pula yang kenaikannya tidak terlalu tinggi. Namun, daerah dengan inflasi sangat tinggi perlu menjadi atensi pemerintah pusat,” tegasnya.

Tito melanjutkan, setiap pemda perlu memahami komoditas di daerahnya yang menjadi penyumbang inflasi. Dengan begitu, pemda dapat melakukan upaya intervensi pengendalian agar harga komoditas stabil.

Pemerintah pusat sendiri, kata Mendagri, telah melakukan empat langkah intervensi pengendalian.

Pertama, memfasilitasi distribusi pangan. Kedua, gerakan pangan murah. Ketiga, penyaluran cadangan pangan pemerintah, khususnya beras, daging ayam, dan telur ayam. Keempat, koordinasi dan harmonisasi harga gula.

“Hal yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan terjadi perubahan pola demand jelang Hari Raya Idul Adha. Pada momentum ini, (diprediksi) terjadi kenaikan permintaan sapi dan kambing hidup untuk kurban,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Tito, langkah antisipatif kemarau panjang akibat fenomena El Nino perlu juga dipersiapkan. Hal ini penting agar Indonesia terhindar dari krisis pangan.

“Pada kondisi tersebut juga rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan di beberapa daerah. Oleh karena itu, kami meminta bantuan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemda guna menghadapi kondisi tersebut. Misalnya, dengan memodifikasi cuaca agar turun hujan,” kata Tito.