Dorong Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kemendagri Gelar Rakor Penjabat Kepala Daerah

KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jumat (9/6/2023).

Rakor tersebut digelar dalam rangka menjamin peningkatan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda) dan pelayanan publik serta implementasi kebijakan strategis nasional di daerah. Rakor ini dihadiri oleh seluruh Pj Kepala Daerah, baik dari provinsi, kabupaten, maupun kota.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan undang-undang (UU), penunjukan Pj kepala daerah merupakan bentuk penugasan untuk mengisi kekosongan. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengimplementasian UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Menurut UU tersebut, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir (sebelum 2024) diganti oleh penjabat,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Tito melanjutkan, UU tersebut mencakup dua hal. Pertama, mengenai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penunjukan dan penugasan Pj kepala daerah. Para Pj ini, lanjut dia, ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sampai hasil Pilkada Serentak 2024 keluar.

Dia menambahkan, penunjukan Pj gubernur dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Sementara itu, penunjukan Pj bupati atau wali kota dilakukan oleh Mendagri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri).

Kewenangan tersebut, kata Tito, diterapkan secara teknis melalui mekanisme sidang Tim Penilai Akhir (TPA).

“Mekanisme penunjukan Pj lebih transparan dan non-otoritatif, serta tidak otoriter,” tambah Tito.

Kedua, mengenai syarat Pj kepala daerah. Menurut Tito, Pj gubernur harus berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I struktural. Kemudian, Pj bupati atau wali kota harus berasal dari pejabat tinggi pratama atau eselon II struktural.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, per Mei 2023, terdapat sebanyak 105 Pj kepala daerah yang terdiri atas 11 Pj gubernur, 77 Pj bupati, dan 17 Pj wali kota.

“Pj kepala daerah berperan penting dalam menjamin kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Terlebih, pada masa transisi sebelum pelantikan kepala daerah definitif sebagai hasil Pilkada 2024,” jelas Akmal.

Dia menekankan, secara operasional, Pj kepala daerah bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan pelayanan dasar.

Mereka juga bertugas mengawal implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, membangun kehidupan berdemokrasi, dan mengawal tata kelola keuangan daerah.

“Pj kepala daerah juga bertugas membangun sinergi antartingkatan pemerintahan serta menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuh Akmal.