Wamendagri Harap Jajaran OPD Bantu Percepat Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan
KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo ingin agar jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan dapat membantu percepatan pembangunan pemerintahan, terutama pada masa transisi.
Para OPD juga diharapkan agar terus mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan sebelum kehadiran gubernur definitif pada 2024.
Tak hanya itu, Wempi juga menekankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dapat mengoptimalkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Hal tersebut disampaikan Wempi pada Sesi Diskusi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) serta Wamendagri di Provinsi Papua Pegunungan di Gedung Aithosa, Wamena, Jayawijaya, Kamis (15/6/2023).
Acara itu juga diikuti oleh jajaran kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah tokoh masyarakat.
“Ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang mengimbau daerah dapat mempercepat realisasi APBD. Kami dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap komitmen dan kerja keras Pj Gubernur Papua Pegunungan untuk segera merealisasikan anggaran dengan belanja yang terukur sesuai yang diamanatkan,” ujar Wempi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (16/6/2023).
Wempi menambahkan, OPD Provinsi Papua Pegunungan yang telah terbentuk dapat bekerja lebih cepat dan maksimal.
Bila perlu, jajaran OPD juga dapat melakukan terobosan untuk mengoptimalkan proses pembangunan pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini dinilai penting untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain.
Pada kesempatan tersebut, Wempi pun mengapresiasi masyarakat Wamena, khususnya yang ada di Distrik Walesi dan Wouma yang telah menyambut baik kunjungan kerja dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan pemerintah terkait.
Peserta Sesi Diskusi Kunjungan Kerja Pimpinan. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada masyarakat Wamena karena sudah bersedia menghibahkan lahan untuk pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.
“Saat tiba di bandara tadi, kami diterima dengan antusias oleh rakyat. Sambutan mereka itu artinya masyarakat ingin pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat Papua Pegunungan,” tambah Wempi.
Selain masyarakat Wamena, Wempi juga mengapresiasi kesediaan Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan di Provinsi Papua Pegunungan.
Ia berharap, Komisi II DPR RI dapat memperkuat sinergi dengan Kemendagri untuk terus mendukung pembangunan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua setelah kunjungan tersebut, termasuk di Provinsi Papua Pegunungan.
“Dengan ini, kita kolaborasi bersama untuk mengawal proses percepatan pembangunan empat DOB yang telah dikerjakan bersama. Dengan begitu, hasilnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” kata Wempi.
