Mendagri Tito: Pembangunan di Daerah Perbatasan Harus Dengarkan Masukan dari Pemda
KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pembangunan di daerah perbatasan harus mendengarkan masukan dari pemerintah daerah di samping pemerintah pusat.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki misi untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tapi juga hingga ke daerah pinggiran, baik desa maupun perbatasan.
Tito mengatakan, pada 2023, pemerintah pusat telah menganggarkan dana untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara sebesar Rp 7,7 triliun. Anggaran tersebut telah didistribusikan ke kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda).
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), lanjutnya, bakal melacak penggunaan anggaran tersebut agar tidak disalahgunakan untuk urusan lain di luar pembangunan di daerah perbatasan.
“Itulah tugas kami untuk mengarahkan dan mengawasi serta melakukan evaluasi,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (16/6/2023).
Lebih lanjut, ia menuturkan, pembangunan di daerah perbatasan dapat menggunakan skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki anggaran dengan mata anggaran untuk membangun jalan atau jembatan di daerah perbatasan. Hal ini bisa dikerjakan oleh Kementerian PUPR sendiri atau oleh pemda melalui DAK.
“DAK dari kementerian pusat yang dimasukkan ke dalam Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) daerah sehingga bukan murni uang daerah. Sebab, daerah itu uangnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH),” ujarnya.
Tito menambahkan, pihaknya tengah menunggu usulan kebutuhan dari daerah perbatasan. Hal ini nantinya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di kementerian atau lembaga terkait.
Apabila tidak memiliki konsep penggunaan anggaran, kementerian atau lembaga tersebut bakal diberikan arahan sesuai permintaan.
“Nanti, kami bisa memasukkan dalam usulan untuk programnya, tapi yang penting, uang yang digunakan tepat untuk perbatasan,” tandasnya.
