Jadi Terbaik Ketiga, Pemkot Cilegon Raih GDPK Award 2023 dari BKKBN

KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapatkan piagam penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award 2023.

Apresiasi tersebut diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (4/7/2023).

Sebagai informasi, Kota Cilegon menempati urutan ketiga dari 514 kabupaten atau kota se-Indonesia sebagai wilayah yang mampu mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Adapun peringkat kedua untuk penghargaan tersebut diduduki oleh Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), dan peringkat pertama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian pun mengapresiasi tim Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KP2KB) Kota Cilegon yang telah bekerja keras sehingga mendapat penilaian positif dari pemerintah pusat.

"Ini adalah penghargaan ke-38 selama kami menjabat. Tentu saja kami bangga karena dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, Kota Cilegon masuk tiga besar," ujar Helldy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa.

Helldy berharap, penghargaan tersebut bisa memicu organisasi perangkat daerah (OPD) lain agar lebih berprestasi sehingga Kota Cilegon semakin dikenal di kancah nasional.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KP2KB) Kota Cilegon Agus Zulkarnain mengucapkan terima kasih kepada Helldy atas dukungan dan arahan kepada tim penyusun GDPK Kota Cilegon.

"Ada lima pilar yang kita buat dalam GDPK, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta administrasi kependudukan," kata Agus.

Agus pun berharap penyusunan GDPK Kota Cilegon dapat bermanfaat dan menjadi arah kebijakan Kota Cilegon pada 2025-2045.

Apresiasi untuk Kota Cilegon juga datang dari Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) yang bekerja keras dalam mengendalikan jumlah penduduk, termasuk dalam menyusun GPDK, sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Apalagi, saat ini, Indonesia tengah memasuki tonggak sejarah baru di bidang kependudukan karena jumlah rata-rata wanita melahirkan mencapai 2,14.

"Angka tersebut paling tinggi dari survei sebelumnya. Kita harus punya mindset agar tidak terjebak dalam fokus orientasi kuantitas, tapi bagaimana meningkatkan kualitas," ujar Hasto.

Meski begitu, Hasto tak memungkiri jika saat ini masih ada kesenjangan antarprovinsi dalam hal jumlah wanita melahirkan.

Untuk provinsi, seperti Jawa Tengah (Jateng), Jatim, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, dan Bali, rata-rata angka wanita melahirkan di wilayah ini tergolong kecil, yakni di bawah 2,1.

Sedangkan di daerah lain, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Sulawesi Barat (Sulbar), dan Papua, masih di atas angka 2,1.

"Kita harus membuat kebijakan, kalau bisa 2,1 ini tidak turun dan tidak naik agar seimbang," kata Hasto.