Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Pacu Daerah Tingkatkan Realisasi APBD

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Tito mengatakan, belanja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Dengan begitu, daya beli masyarakat bisa semakin menguat sehingga konsumsi rumah tangga pun turut meningkat.

Apalagi, sambungnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi.

“Realisasi belanja APBD harus ditingkatkan sesuai target. Jangan dihabiskan dan ditumpuk pada akhir tahun agar ada uang beredar,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/7/2023).

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), rata-rata realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten atau kota hingga Jumat (30/6/2023) mencapai 36,04 persen atau Rp 444,19 triliun.

Sementara, rerata realisasi belanja provinsi dan kabupaten atau kota hingga periode yang sama baru mencapai 30,04 persen atau Rp 387,48 triliun.

Adapun pemda dengan realisasi pendapatan tertinggi di tingkat provinsi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat (Jabar), Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Jawa Tengah (Jateng), Banten, dan Sumatera Barat (Sumbar).

Sementara itu, provinsi dengan realisasi pendapatan terendah adalah Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Riau, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Papua tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gorontalo.

“Untuk realisasi pendapatan tertinggi di tingkat kabupaten, di antaranya Tanah Bumbu, Sumbawa Barat, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Kutai Timur, Bogor, Tanah Laut, Berau, dan Katingan. Sementara, kabupaten dengan realisasi pendapatan terendah adalah Tana Toraja, Kepulauan Selayar, Keerom, Pulau Taliabu, Pegunungan Arfak, Nduga, Mappi, Nabire, Raja Ampat, dan Gowa,” terangnya.

Tito menambahkan, realisasi pendapatan tertinggi di tingkat kota, di antaranya Bontang, Prabumulih, Denpasar, Ambon, Banjar Baru, Yogyakarta, Salatiga, Magelang, Samarinda, dan Tangerang Selatan.

Sementara, kota dengan realisasi pendapatan terendah yakni Tual, Surakarta, Sungai Penuh, Pekanbaru, Gorontalo, Tegal, Pare-Pare, Lhokseumawe, Mataram, dan Langsa.

Adapun pemda dengan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi meliputi Jabar, Kalsel, Jateng, Bengkulu, Sulawesi Utara (Sulut), Kalbar, Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, dan Bali.

“Provinsi dengan realisasi belanja terendah adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sumsel, Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Jambi,” kata Tito.

Realisasi belanja tertinggi di tingkat kabupaten, lanjut Tito, adalah Cirebon, Hulu Sungai Selatan, Pati,