Masuki Pertengahan Tahun, Sekjen Kemendagri: Segera Optimalkan Realisasi APBD

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong pemerintah daerah (pemda) agar segera mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Berdasarkan data Kemendagri per Jumat (21/7/2023), realisasi pendapatan seluruh Indonesia di tingkat kabupaten dan kota baru mencapai 43,21 persen.

“Seharusnya, pada Mei (realisasi pendapatan) sudah 50 persen dan pada akhir Juni minimal sudah 58 persen. Hal ini berarti, pada Juli seharusnya (sudah) di atas 60 persen. Jadi, ada kekurangan,” katanya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Oleh karena itu, Suhajar meminta para kepala daerah, sekretaris daerah (sekda) selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan tim intensifikasi pendapatan daerah untuk memantau realisasi pendapatan.

Apalagi, berdasarkan data yang dihimpun Kemendagri, masih banyak daerah yang mengalami defisit APBD. Suhajar khawatir, rendahnya realisasi tersebut justru disebabkan oleh penetapan target yang terlampau tinggi.

“Sudah melewati pertengahan Juli, tetapi realisasi baru 43 persen. Apakah ini suatu gejala biasa atau memang target kita yang terlalu tinggi?” ujarnya.

Suhajar juga mengingatkan agar pemda juga mewaspadai sisi penerimaan pendapatan.

“Jangan sampai pada akhir tahun nanti, daerah justru terbebani oleh program atau proyek yang sudah berjalan, tetapi uangnya tidak ada. Ini wanti-wanti dari saya,” tegasnya.

Untuk realisasi belanja, Suhajar memaparkan bahwa hingga saat ini, realisasi belanja di tingkat kabupaten dan kota baru mencapai 35,41 persen. Padahal, pemerintah menargetkan realisasi belanja mencapai 60 persen pada Juli 2023.

Menurut analisisnya, hal itu terjadi lantaran masih banyak anggaran dengan nilai sekitar Rp 250 triliun yang tertunda untuk dibelanjakan.

“Nah, ini di mana tertundanya penyaluran dan penyerapannya? Misal, kita tertunda membayar upah, berarti buruh terlambat menerima uang. Kalau buruh terlambat menerima uang, mereka tidak bisa memberikan uang jajan untuk anak sekolah. Jadi, mohon (diperhatikan karena) dampaknya luar biasa,” tuturnya.

Suhajar menegaskan, APBD merupakan tulang punggung utama untuk menggerakkan ekonomi. Oleh karena itu, APBD harus disalurkan tepat waktu, baik untuk program yang telah direncanakan maupun masyarakat, termasuk pemberian bantuan sosial (bansos) dan dana insentif lain.

Hal tersebut, katanya, harus menjadi perhatian bersama. Suhajar pun berterima kasih kepada jajaran pemda kabupaten dan kota yang sudah bekerja keras merealisasikan APBD sesuai target, seperti Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jawa Tengah.

Kemudian, Pati, Kulon Progo, Bengkulu Tengah, Bener Meriah, Bitung, Sukabumi, Prabumulih, Metro, Bandar Lampung, dan Salatiga.