KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) merealisasikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada warga tidak mampu di Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Adapun peresmian realisasi program BPBL sudah selesai digelar di Desa Bediwetan, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (10/6/2023).
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono serta Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Havidh Nazif hadir yang hadir dalam peresmian tersebut menerangkan latar belakang program dibuat.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini, 10 April 2025: Antam, UBS, Galeri 24 Naik Tajam
“Kami mencari program apa yang dapat berdampak baik untuk masyarakat. Salah satu program yang tercetus, yakni BPBL,” ujar Sartono dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (8/8/2023).
Untuk diketahui, pelaksanaan program BPBL di seluruh Indonesia pada 2023 ditargetkan pada 125.000 penerima manfaat. Adapun anggaran program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 304,31 miliar.
Adapun jumlah penerima manfaat meningkat dari periode 2022 sebanyak 80.183 penerima manfaat dari target 80.000 dengan anggaran sebesar Rp 120 miliar.
Sartono menjelaskan, anggaran BPBL merupakan inisiatif murni dari anggota DPR RI Komisi VII. Inisiatif ini pun menuai respons positif dari pemerintah.
Adapun bantuan penyambungan listrik gratis kepada warga tidak mampu lewat Program BPBL merupakan bukti bahwa negara hadir untuk seluruh lapisan masyarakat.
“Kami berharap, Program BPBL bermanfaat bagi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati listrik untuk kebutuhan sehari-hari, penerangan, komunikasi, televisi, pendidikan, dan juga kegiatan ekonomi mikro. Dengan begitu, program tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Sartono.
Realisasi penerima BPBL
Baca juga: Banyak Pengunjung Batal Beli Jersey Timnas di Indomaret Fresh, Ini Penyebabnya
Pada kesempatan sama, Havidh menjelaskan, realisasi penerima BPBL di Provinsi Jatim merupakan jumlah realisasi tertinggi dari 22 provinsi penerima bantuan BPBL 2022.
"Realisasi penerima BPBL di Provinsi Jatim tahun 2022 sebanyak 18.071 sambungan rumah tangga atau 22,5 persen dari total bantuan pemasangan se-Indonesia," kata Havidh.
Manfaat program tersebut salah satunya dirasakan warga Kabupaten Lamongan, Umizaroh, yang mendapatkan bantuan tersebut pada 2022.
Baca juga: Tarif Trump Turun Jadi 10 Persen Selama 90 Hari, Kecuali untuk China yang Naik Lagi
Berkat bantuan BPBL, kini ia mengaku tidak lagi harus menyalurkan sambungan listrik dari tetangga.
"Saya senang sekali mendapatkan bantuan listrik gratis," katanya.
Bantuan pemasangan listrik gratis juga diterima oleh salah satu warga Kabupaten Malang pada 2022, Mulyanto.
Baca juga: Perang Tarif dengan China, Trump "Pede" AS Bisa Produksi iPhone Sendiri
“Saya bersyukur, kini tidak perlu menyalurkan listrik dari tetangga untuk menerangi rumah yang ditinggali bersama tujuh anggota keluarga,” tutur Mulyanto.
Pelaksanaan pengawasan BPBL
Untuk diketahui, bantuan BPBL meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, serta biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pelanggan golongan tarif 900 VA, dan pengisian token listrik perdana senilai Rp 100.000.
Dalam pelaksanaannya, program BPBL di-monitoring dan evaluasi secara intens guna memastikan program berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi BPBL dilakukan menggunakan sistem informasi dan pemantauan lapangan (SIPL).
Baca juga: Banyak Pengunjung Batal Beli Jersey Timnas di Indomaret, Apa Penyebabnya?
PT PLN Icon Plus sebagai subholding PLN di bidang teknologi informasi telah mengembangkan aplikasi BPBL 2023. Berkat inovasi tersebut, progres pelaksanaan BPBL 2023 dapat diakses secara real-time. Seluruh kebutuhan data dalam pelaksanaan Program BPBL juga dapat diakses pada aplikasi dimaksud.
Selain pemanfaatan sistem informasi, juga dilakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Dalam hal ini, Ditjen Ketenagalistrikan menjalin kerja sama dengan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian ESDM, yakni Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (BBSP-KEBTKE).
Perlu diketahui, pelaksanaan BPBL diawasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian ESDM. Pengawas senantiasa memberikan masukan serta saran dalam penyempurnaan pelaksanaan program BPBL.