Wujudkan Pelabuhan Bebas Korupsi, Pelindo Inisiasi Forum Konsolidasi

KOMPAS.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menginisiasi Forum Konsolidasi dengan tema “Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi”.

Forum tersebut hadir sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pelabuhan.

Selain itu, forum itu juga diharapkan dapat menjadi ajang diskusi, berbagi informasi, dan praktik pemberantasan korupsi pada instansi-instansi yang menjadi pemangku kepentingan di lingkungan kepelabuhanan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD mengatakan, kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi merupakan bagian proses hilir, sedangkan proses hulunya terletak pada upaya pencegahan. 

Ia menilai, upaya tersebut membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk masyarakat pelabuhan.

“Persoalan korupsi jadi aspek yang harus diperhatikan dalam pembenahan layanan di pelabuhan. Masalah ini tidak hanya cukup dengan penindakan, tapi juga perlu perbaikan sistem dan pencegahan. Ini merupakan fakta yang harus dikedepankan dalam perbaikan tersebut,” ujar Mahfud dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (16/8/2023).

Digitalisasi sektor pelabuhan, tambah Mahfud, merupakan langkah penting yang harus segera dilakukan untuk memberantas korupsi. Pasalnya, hal ini akan membuat sistem tata kelola menjadi lebih transparan. 

Menurutnya, digitalisasi perlu dilakukan pada sistem pengangkutan di pelabuhan, proses distribusi, dan bea cukai.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, perbaikan tata kelola pelabuhan memiliki berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah dan jumlah pelabuhan yang cukup banyak.

Oleh karena itu, digitalisasi dapat menjadi solusi karena dapat menghemat biaya dan efisiensi waktu dalam proses logistik.

Namun, upaya tersebut juga perlu didukung dengan penguatan kebijakan standar pelabuhan digitalisasi layanan, penguatan lembaga, dan perbaikan tata kelola antarpulau agar dapat mendukung penguatan antikorupsi di sektor pelabuhan.

“Komitmen pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan secara parsial dan bersifat sektoral, perlu sinergi bersama antara Pelindo, masyarakat, aparat penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan seluruh stakeholders kepelabuhanan,” terang Mahfud.

Kerja sama antarinstansi tersebut pun diharapkan dapat mengoptimalkan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, termasuk menjangkau penyelamatan aset kejahatan secara optimal.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menjelaskan bahwa forum konsolidasi menjadi hal yang sangat penting.

“Forum ini menunjukkan bahwa Pelindo memiliki komitmen yang kuat dalam memperbaiki layanan dan meningkatkan integritas orang-orang pelabuhan,” ujar Arif

Senada dengan Arif, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rabin Hattari menilai bahwa forum diskusi yang diadakan oleh Pelindo dapat menjadi wadah yang tepat komitmen tersebut.

“Dengan melibatkan aktif masyarakat pelabuhan, kita dapat membangun mekanisme pengawasan dengan feedback yang efektif untuk memastikan integritas sektor pelabuhan. Saya percaya, setiap kebijakan yang diambil oleh BUMN didasari oleh pertimbangan yang obyektif, transparan, dan bertanggung jawab,” ungkap Rabin.