Cegah Tindak Korupsi di Pelabuhan, Pelindo Siap Digitalisasi Layanan

KOMPAS.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi.

Hal itu salah satunya diwujudkan Pelindo lewat diskusi bertajuk “Forum Konsolidasi: Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi” yang digelar di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan, acara tersebut merupakan upaya Pelindo untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik, seperti Kejaksaan Agung dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

“Pelindo siap melakukan improvement,” tegas Arif dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (17/8/2023).

Pada sesi diskusi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana berbagi pandangan mengenai pencegahan korupsi di pelabuhan. Menurutnya, korupsi dapat dicegah dengan digitalisasi.

“Digitalisasi harus dilakukan di semua sektor guna menghadirkan proses operasional yang cepat, tepat, serta efektif. Dengan demikian, hal ini dapat mencegah korupsi,” ujar Ketut

Ketut menegaskan bahwa pihaknya siap membantu tata kelola pencegahan korupsi di pelabuhan.

“Kami dapat melakukan asistensi atau pendampingan. Jika terlaksana dengan baik, digitalisasi di pelabuhan dapat tak hanya mencegah korupsi, tapi juga meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” tegas Ketut.

Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati menilai, penggabungan Pelindo dapat mendorong implementasi sistem lebih komprehensif.

“Pengintegrasikan sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh. Sistem Phinisi, misalnya, bisa diterapkan di seluruh pelabuhan secara aktif,” kata Niken.

Dengan integrasi, mekanisme check and balance semakin mudah diterapkan. Mekanisme ini akan mendorong transparansi sehingga mencegah tindak korupsi.

Lebih lanjut, Niken juga mengapresiasi salah satu capaian Pelindo pada 2022. Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam daftar 20 besar pelabuhan berkinerja baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.