Mendagri Minta Daerah dengan Inflasi di Atas Rerata Nasional Segera Lakukan Pengendalian
KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan inflasi di atas rerata nasional untuk segera melakukan pengendalian.
Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/9/2023).
Tito mengatakan, nilai inflasi nasional secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Agustus 2023 memang masih terkendali, yakni di angka 3,27 persen. Namun, nilai inflasi di daerah masih bervariasi.
“Data nasional merupakan agregat dari data (inflasi) seluruh daerah. Sebagian berada di bawah angka nasional dan sisanya di atas angka nasional,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (5/9/2023).
Untuk itu, Tito meminta pemda dengan nilai inflasi di bawah rerata nasional untuk mencari penyebabnya dan segera melakukan intervensi.
Menurutnya, tidak semua daerah memiliki masalah sama. Oleh sebab itu, setiap pemda harus mengidentifikasi penyebab inflasi di wilayah masing-masing.
Pada kesempatan itu, Tito juga menyebutkan sejumlah daerah dengan angka inflasi tinggi. Pada tingkat provinsi, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara masuk dalam daerah dengan inflasi di atas rerata nasional.
Sementara, kabupaten dengan angka inflasi tinggi meliputi Manokwari, Merauke, Mimika, Sumba Timur, Sumenep, Banggai, Jember, Sikka, Kotabaru, dan Belitung. Kemudian, kota dengan nilai inflasi tinggi adalah Tual, Singkawang, Banjarmasin, Kotamobagu, Surabaya, Ternate, Baubau, Yogyakarta, Cirebon, dan Bogor.
Di lain sisi, Tito juga mengapresiasi pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, yang mencatatkan angka inflasi rendah. Dia pun mengimbau untuk mempertahankan capaian tersebut.
Adapun provinsi dengan angka inflasi rendah meliputi Jambi, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
Sementara, kabupaten dengan angka inflasi rendah adalah Bungo, Aceh Barat, Mamuju, Indragiri Hilir, Bone, Tabalong, Sintang, Bulukumba, Kotawaringin Timur, dan Buleleng.
Selanjutnya, kota dengan angka inflasi rendah adalah Jambi, Gorontalo, Tanjungpinang, Manado, Banda Aceh, Gunungsitoli, Jayapura, Palu, Medan, dan Mataram.
