Pemprov DKI Jakarta Dorong Pelaku Usaha untuk Lunasi Tagihan PBB dan Manfaatkan Insentif

Ilustrasi menghitung pajak. (Dok. Freepik)

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta mengimbau para pelaku usaha untuk segera melunasi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling lambat pada Sabtu (30/9/2023).

Imbauan tersebut diberikan agar wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB dapat terhindar dari denda per bulan sebesar 2 persen.

Selain menghindari denda keterlambatan, wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo juga akan diberikan diskon atau keringan PBB sebesar 5 persen untuk pajak periode 2023.

Pemberian diskon tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023.

"Insentif PBB diberikan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat Ibu Kota melalui pajak daerah," ujar Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Morris Danny Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/9/2023).

Morris menambahkan, membayar PBB tepat waktu juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, khususnya yang sudah memiliki bangunan operasional sendiri.

Ketentuan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, dengan melakukan pembayaran PBB tepat waktu, hal ini menunjukkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perpajakan dan berkontribusi positif pada kemajuan daerah, khususnya Jakarta.

Untuk pelayanan terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB silakan datang langsung ke Unit Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Warga DKI Jakarta.

Anda juga dapat mengunduh eSPPT PBB untuk mengetahui ketetapan PBB 2023 dilakukan secara online melalui laman pajakonline.jakarta.go.id.

Tunggu apa lagi? Segera bayar PBB dan manfaatkan diskon keringan pajak dari Pemprov DKI Jakarta.

Kejagung Periksa Sudirman Said dalam Kasus Pengadaan Minyak Mentah

Kasus Dugaan Penyebaran CCTV Inara Rusli, Virgoun Berpotensi Dipanggil Bareskrim

Leasing: 95 Persen Kendaraan yang Ditindak Mata Elang di Jalan Sudah Pindah Kepemilikan

Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara Disebut Megah, Satu Kompleks Ada Enam Bangunan

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com