Pemkot Cilegon Didapuk Jadi Percontohan Nasional Implementasi Lab-MR dan Kapabilitas APIP
KOMPAS.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia (RI) menunjuk Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menjadi percontohan Nasional atas implementasi Laboratorium Manajemen Resiko (Lab-MR) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan nota perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) tentang penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Resiko dan Peningkatan Kapabilitas APIP.
Adapun penandatanganan tersebut dilakukan Wali Kota (Walkot) Cilegon Helldy Agustian dan Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono di Aula Sekretariat Daerah (Setda) II Pemkot Cilegon, Banten, Rabu (20/9/2023).
Helldy mengatakan, Laboratorium Manajemen Risiko penting dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal.
"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Cilegon untuk menjadi pilot project. Pemkot Cilegon terpilih dari 98 kota secara nasional. Ini merupakan kesempatan pertama bagi Kota Cilegon,” ujar Helldy dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu.
Helldy menilai, keberadaan Laboratorium Manajemen Risiko dapat menganalisis sekaligus mengurangi risiko. Dengan begitu, hal-hal negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon dapat diminimalisasi. Untuk itu, pihaknya meminta pendampingan kepada BPKP.
"Setelah MoU ini (ditandatangi), kami minta pendampingan BPKP. Saya bilang bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) didampingi BPKP agar risiko tersebut dapat diantisipasi,” tuturnya.
Sementara itu, Raden Suhartono menjelaskan alasan Kota Cilegon terpilih menjadi percontohan dari 98 kota di Indonesia terkait Lab-MR dan Peningkatan Kapabilitas APIP.
Pemkot Cilegon dinilai memiliki komitmen tinggi atas penerapan manajemen risiko dan kapabilitas APIP di lingkungan pemerintahan setempat.
“Ini baru pertama kali (terpilihnya Kota Cilegon). Salah satu alasannya (karena) memiliki komitmen yang tinggi pimpinan daerah, dan pimpinan OPD. Selain itu, penerapan tata kelola pengendalian intern dan manajemen risiko yang menuju ke arah yang lebih baik,” jelasnya.
Suhartono mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, termasuk di daerah.
Tujuannya, untuk memastikan agar pembangunan berlangsung sesuai dengan harapan serta memberikan pelayanan terbaik melalui penyelenggaraan pemerintahan.
"Evaluasi atas penyelenggaraan SPP dan manajemen risiko serta kapabilitas APIP dilakukan setiap tahun, sama dengan penilaian atau audit yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan kepada pemda setiap tahun,” katanya.
