Mengupas Sepak Terjang BP Tapera dalam Mengelola Tabungan Perumahan Rakyat

KOMPAS.com – Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi salah satu aktor penting dalam pengelolaan dana tabungan perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) serta masyarakat Indonesia berpenghasilan menengah.

Pengamat perbankan Paul Sutaryono melalui tulisan yang diterima Kompas.com, Jumat (22/9/2023), menjelaskan bahwa pembentukan Tapera didasari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selain itu, Undang-Undangan (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat juga menjadi dasar hukum pembentukan Tapera.

Adapun, lanjutnya, UU terakhir mengatur tiga fungsi BP Tapera. Pertama, menetapkan kebijakan operasional pengelolaan Tapera. Kedua, melindungi kepentingan peserta.

“Ketiga, menetapkan pihak yang menjadi manajer investasi, bank kustodian, dan bank atau perusahaan pembiayaan,” jelas Sutaryono.

Sementara, tugas, fungsi, dan wewenang BP Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera dengan menjadikan kedua UU tersebut sebagai panduannya.

Pembentukan BP Tapera sendiri bertujuan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Tapera yang semula diselenggarakan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 1993.

Tugas Bapertarum-PNS di antaranya adalah membantu dalam membiayai PNS pusat dan daerah dalam memiliki rumah, serta mengelola tabungan perumahan mereka. Angsuran pembiayaan rumah diambil dari gaji PNS.

Adapun UU Nomor 4 Tahun 2016 menandai akhir tugas Bapertarum-PNS. Pada Pasal 73 ayat (1), Bapertarum-PNS tetap diakui keberadaannya sampai dengan dua tahun sejak UU tersebut diterbitkan pada 24 Maret 2016.

Pasal 73 ayat (2) juga mengamanatkan Bapertarum-PNS untuk melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikan dalam waktu paling lama 2 tahun sejak UU tersebut diterbitkan.

“Sementara, Pasal 77 menegaskan bahwa semua aset untuk dan atas nama Bapertarum-PNS dilikuidasi. Untuk (aset) PNS aktif, disimpan dalam bentuk tabungan, sedangkan aset untuk PNS pensiun atau meninggal dikembalikan ke mereka,” jelas Sutaryono.

Pada Desember 2020, Bapertarum-PNS pun dilebur menjadi BP Tapera. Seiring peleburan ini, data peserta sekitar 5,04 juta orang dan dana senilai Rp 11,8 triliun dimigrasikan dan dikelola dengan cermat ke dalam database BP Tapera.

Saat itu, PNS aktif yang terdata mencapai 4,016 juta orang dan tabungannya dikelola melalui Kontrak Pengelolaan Dana Tapera (KPDT), baik secara konvensional maupun syariah. Sementara, data PNS pensiun mencapai 1,02 juta orang.

Selain itu, berdasarkan data internal, hingga Agustus 2023, BP Tapera telah melakukan pengembalian tabungan kepada 867.100 peserta PNS pensiun atau reguler serta ahli waris dengan nilai Rp 3,818 triliun.

Jumlah itu terdiri pengembalian tabungan Rp 2,023 triliun untuk 422.343 PNS pensiun atau reguler dan Rp 1,795 triliun untuk 444.757 PNS ahli waris.

Sebagai tambahan informasi, pada Desember 2021, BP Tapera ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP). Dengan begitu, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semula dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) otomatis menjadi tanggung jawab BP Tapera.

Sejak 2022, BP Tapera mengelola dua program pembiayaan, yaitu program pembiayaan FLPP dan program pembiayaan perumahan Tapera, seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan hingga Rp 8 juta per bulan.

“Hal itu merupakan kinerja kinclong BP Tapera. Namun, tantangan ke depan tampak terjal,” jelas Sutaryono.